1 x 24 Jam Setya Novanto Tidak Serahkan Diri Masuk Daftar DPO

oleh -263 views
Jakarta, INDIKASINews — KPK meminta agar Ketua DPR Setya Novanto, tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi e-KTP, dalam dalam 1 x 24 jam menyerahkan diri. Jika tidak, lembaga antirasuah itu akan menaikkan status Novanto masuk daftar DPO (daftar pencarian orang). Hal ini dilakukan karena Ketua Umum Partai Golkar itu tidak kooperatif dalam menjalani proses hukum di KPK. Saat ini KPK memburu Novanto, karena saat akan dijemput paksa tidak berada di kediamannya baik di rumah pribadinya di Jl Wijaya, Kebayoran Baru maupun di rumah dinasnya di Komplek Widya Chandra, Jakarta Selatan. KPK meyakini, Novanto masih berada di dalam negeri.
Sementara itu beredar kabar dikalangan wartawan, Novanto akan mendatangi gedung KPK hari ini, Kamis (16/11/17). Namun sampai berita ini diturunkan, mantan Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR itu belum tiba di gedung KPK. Namun, sejumlah petugas Brimob tampak berjaga-jaga di gedung tersebut.
KPK telah menerbitkan surat penangkapan terhadap Novanto. Hal ini dilakukan lantaran Novanto dianggap tidak kooperatif dalam menjalani proses hukum di KPK. “Karena ada kebutuhan penyidikan, KPK menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap SN dalam dugaan tipikor e-KTP,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (16/11/17) dinihari.
Febri menyebut Novanto sudah empat kali menolak hadir dalam pemeriksaan korupsi e-KTP yang merugikan negara Rp2,3 triliun tersebut. Terakhir, Novanto menolak hadir dengan dalil menunggu uji materi UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK di Mahkamah Konstitusi (MK). Selain itu Ketua Umum Partai Golkar tersebut juga berdalih memiliki hak imunitas sebagai seorang anggota legislatif dan KPK belum mengantongi izin Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Meski sudah disampaikan pemberitahuan ketidakhadiran itu tapi alasan ketidakhadiran terkait hak imunitas dan izin presiden tidak relevan,” ujar Febri.
Menurut Febri, tim penyidik hingga kini masih berupaya menyeret Novanto ke KPK. Oleh karena itu diharapkan agar Novanto menghormati proses hukum dan segera menyerahkan diri. Febri meyakini, Novanto masih berada di dalam negeri. Apalagi, pihak Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi telah menerbitkan surat pencegahan kepada Novanto untuk bepergian ke luar negeri sejak 2 Oktober 2017 lalu. Oleh karena itu Novanto diminta untuk menyerahkan diri ke kantor KPK.
“Sejak 2 Oktober 2017, kami sudah mengeluarkan surat ke Imigrasi permintaan SN pelarangan ke luar negeri,” tegasnya.
Febri mengakui, hingga kini, pihaknya belum menemukan keberadaan Novanto. Saat ini penyidik di lapangan masih berupaya keras menemukan Novanto. Febri menuturkan, pihaknya baru mendapat laporan kalau penyidik sudah bertemu pihak keluarga dan kuasa hukum Novanto. “Tim di mana saja tidak bisa kami sampaikan, tapi yang pasti ada tim di rumah saudara SN sampai dini hari tadi,” paparnya.
11 Kali Dipanggil
Febri mengungkapkan, KPK telah sebelas kali memanggil Setya Novanto selama bergulirnya kasus dugaan korupsi e-KTP. Namun delapan kali Setyo mangkir dari panggilan. Sebelas pemanggilan itu dari sebagai saksi untuk Sugiharto, Andi Agustinus, Anang Sugiana Sudihardjo, hingga pemanggilan Setya Novanto sebagai tersangka. Tercatat hanya tiga kali Novanto memenuhi panggilan.
Tiga pemanggilan yang dipenuhi Setya Novanto itu yakni sebagai saksi untuk Sugiharto pada 13 Desember 2016 dan 10 Januari 2017 serta sebagai saksi Andi Agustinus alias Andi Narogong pada 14 Juli 2017. Sisanya, Novanto absen dengan beragam alasan seperti sakit, berkunjung ke konstituen dan menghadiri rapat pengurus Partai Golkar yang tidak bisa ditinggalkannya.
Novanto tercatat sudah empat kali menolak memenuhi panggilan penyidik untuk diperiksa kasus korupsi eKTP-el. Tiga kali absen sebagai saksi untuk tersangka Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo dan satu kali sebagai tersangka setelah resmi kembali menjadi pesakitan kasus korupsi e-KTP.
KPK kembali menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP, Jumat (10/11/17) kemarin. Novanto diduga telah menguntungkan diri sendiri dan korporasi dari megaproyek tersebut.
Novanto bersama dengan Anang Sugiana Sudiharjo, Andi Agustinus alias Andi Narogong dan dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman dan Sugiharto diduga kuat telah merugikan keuangan negara sebesar Rp2,3 triliun dari proyek KTP-el tersebut.
Tak hanya itu, Novanto dan Andi Narogong juga diduga mengatur proyek sejak proses penganggaran, hingga pengadaan e-KTP tersebut. Novanto dan Andi Narogong disebut telah menerima keuntungan dalam proyek e-KTP ini sebesar Rp574,2 miliar.
Atas perbuatannya, Novanto dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (ht-in/red)

Loading...