Ada ‘Diskriminasi’ dalam Pemecatan ASN oleh Bupati Konsel?

oleh -206 views

INDIKASINews, Konsel — Bupati Konawe Selatan Dinilai tembang Pilih dalam pemecatan ASN dilingkup wilayahnya. Dimana salah satu ASN yang dipecat tidak menerima, bahwasanya cuma dirinya yang dipecat semena-mena, dan terkesan “diskriminasi”, Senin (20/06/19).

Keberatan itu mereka layangkan berkaitan dengan kebijakan Bupati Konawe Selatan (Konsel) yang menjatuhkan hukuman berupa Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap ASN tersebut.

Wilayah Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara baru-baru ini memecat ASN yang terpidana atau tersangkut hukuman putusan Pengadilan Negeri Kendari berjumlah 6 orang sedangkan yang terpidana kasus tipikor sebanyak 21 orang yang sudah ingkrah.

Salah Satu Mantan ASN yang dipecat secara tidak hormat melakukan protes dan melayangkan surat keberatan melalui Kuasa Hukum ADV Samsuddin S.H. CIL bersama timnya.

NQ berpangkat  Pembina Gol.IV/a menjelaskan “Dalam aduannya saya tidak menerima pemecatan ini karena saya merasa ada pembedaan “diskriminasi” dengan Terpidana Tipikor yang Lainnya,” ujarnya.

Sambung Samsudin SH., CIL selaku pendamping dan penasehat hukum mengatakan “Kami menilai juga ini tidak sesuai aturan berlaku, karena ada 21 orang yang tersangkut tindak pidana kenapa cuma 6 orang saja yang diperlakukan semenah-mena’” jelasnya.

“Lanjut Samsudin, “Semua orang sama dimata hukum, tidak ada perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya jadi harus di perlakukan sama dan adil jadi apa alasan beliau sehingga yang sisanya tidak diperlakukan sama seperti klien saya.” ujar Ketua HAMI-KONSEL.

Samsuddin SH, CIL atau sering disapa Sam menilai apa yang dilakukan Bupati Konawe Selatan sudah salah karena tidak mengikuti aturan yang sudah ditetapkan dalam Undang Undang pada pasal 87 ayat 2 “PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena di hukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun. Selain itu klien kami juga pada saat melakukan tindak pidana dia dalam keadaan tidak aktif sebagai ASN sesuai SK Bupati Nomor: 821.2/45.2 tertanggal 26 Juni 2013 jadi dia bukan
kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum,” ungkapnya.

“Jadi apabila Laporan Keberatan kami ini tidak segera di tanggapi dalam minggu ini maka kami akan melaporkan ini kepada Kemendagri,” tegas samsudin.

Penulis: Aml-IN
Editor:Red