Ada ‘Korupsi’ di Balik Reklamasi Teluk Jakarta?

oleh -401 views
Jakarta, INDIKASINews — Penyidik Kepolisian Daerah Metro Jaya menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek reklamasi. Penyidik menduga ada pelanggaran dalam penetapan nilai jual obyek Pulau C dan D pada Reklamasi Teluk Jakarta. Saat lelang dilakukan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) dipermainkan tidak sesuai aturan, yakni Rp3,1 juta. Padahal menurut DPRD DKI Jakarta, harga disana antara Rp25 juta-Rp30 juta. Sementara itu sejumlah mengharapkan KPK dan Polda tidak rebutan tangani kasus korupsi reklamasi, tapi harus saling berinergi.
Sebelumnya, sejumlah anggota dewan memang merasa ada yang aneh dengan penetapan NJOP oleh Badan Pajak dan Retribusi DKI Jakarta. Salah satu yang merasa janggal adalah anggota Komisi C DPRD DKI, Santoso.
Santoso merasa tak wajar dengan nilai jual objek pajak (NJOP) di pulau reklamasi C dan D yang hanya ditetapkan sebesar Rp3,1 juta per meter. Semestinya NJOP di pulau reklamasi C dan D bisa mencapai antara Rp25 – 30 juta.
Akibat penetapan NJOP itu, pengembang pulau C dan D, PT Kapuk Naga Indah bisa mendapatkan HGB setelah menyetor nilai NJOP sebesar Rp200 milliar.
Itulah yang kini polisi tengah dalami mulai dari penetapan NJOP sampai proses keluarnya HGB tersebut.
Korupsi
Sebelumnya Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono mengatakan dari hasil gelar perkara ditemukan adanya dugaan korupsi di proyek itu. “Setelah gelar perkara ternyata itu merupakan tindak pidana. Kita naikkan jadi penyidikan ya,” kata Argo di Markas Polda Metro Jaya, Jumat (3/11/17).
Argo menuturkan, penyidik melihat adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus Reklamasi Teluk Jakarta. Ada pelanggaran di Pasal 3 atau Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “Jadi saat ini yang dikenakan masalah korupsi. Pasal 2 dan 3 korupsi,” kata dia.
Diduga, penetapan NJOP pada pulau reklamasi itu tidak wajar. NJOP di Pulau Reklamasi C dan D diketahui hanya ditetapkan sebesar Rp3,1 juta per meter. “Pemerintah kan semua ada nilai obyek. Kan tidak boleh di bawah,” ujar dia.
Ke KPK
Sejumlah aktivis tak yakin dan meminta kasus itu korupsi di reklamasi diserahkan saja ke komisi pemberantasan korupsi (KPK). Pengacara publik LBH Jakarta yang bergabung di Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta, Nelson Nikodemus Simamora, mengatakan penyidikan di kepolisian memang amat bisa diambilalih KPK.
“Sangat bisa dilakukan sebab memang begitu ketentuannya di UU KPK,” jelas Nelson di Jakarta, Minggu (5/11/17).
Nelson menambahkan, bahkan Kepolisian tak bisa menolak apabila KPK mau mengambil alih kasus tersebut. Ada 2 pasal di UU nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur tentang hal tersebut.
Di Pasal 8 ayat 2 menyebut ‘dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.’
Di pasal 8 ayat 3, dipertegas dengan bunyi dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidikan atau penuntutan, kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Selanjutnya di pasal 9 huruf a – f dijelaskan daftar rinci alasan-alasan yang bisa digunakan KPK untuk mengambil alih kasus dari polisi maupun kejaksaan, antara lain, laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti, proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya.
Kemudian, penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi. hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau
legislatif; atau keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan
Motif Mendadak
Adapun Manajer Kampanye Pesisir Laut dan Pulau-pulau Kecil WALHI Nasional, Oni Mahardika, mengaku tak tahu apa motif polisi ikut menangani kasus dugaan korupsi terkait reklamasi pulau.
Terlebih, diketahui pula penyidik KPK juga sedang menyelidiki kasus yang sama, terkait penetapan NJOP Rp3,1 juta dan proses PT Kapuk Naga Indah mendapatkan HGB-nya. “Harusnya kan kalau KPK sedang menyelidiki, maka polisi tak mendadak mengambil kasusnya seperti ini,” kata Oni di Jakarta, Minggu (5/11/17).
“Takutnya nanti setelah diproses polisi ternyata dinyatakan tak ada masalah. Mungkin bisalebih buruk lagi, kasus dibuat terlunta-lunta tak jelas walau statusnya sudah penyidikan. Terlebih, rekam jejak polisi mengusut kasus korupsi cenderung tak sebaik KPK,” ujarnya.
Di beberapa kasus korupsi, polisi gagal menyeret otak utama korupsi. Biasanya di proyek pengadaan, polisi hanya bisa menyentuh sampai pejabat pembuat komitmen (PPK). Bahkan beberapa kasus penyidikan korupsi di Bareksrim Mabes Polri saja mandek.
“Saya sih lebih senang kasus ini diusut KPK saja. Sudah jelas rekam jejak KPK menangani korupsi. KPK selalu mampu menyeret otak pelaku bahkan sampai ke pejabat-pejabat penting yang terlibat,” ujar Oni.
Tapi satu-satunya yang cukup menggembirakan, kata Oni, penyidikan KPK menerangkan bahwa proyek reklamasi adalah sarang penyakit. Terlalu banyak pelanggaran dan kesalahan. “Barang rusak lah proyek reklamasi pulau. Lebih baik.dihentikan saja itu,” tutup Oni.
Dukung Penyidikan
DPRD DKI mendukung penyidikan polisi terkait dugaan korupsi penetapan NJOP pulau C dan D. Direktorat Tindak Pidana Khusus Polda Metro Jaya sudah memastikan ada perbuatan pidana di penetapan NJOP.
Wakil Ketua DPRD DKI dari fraksi Gerindra, Muhamad Taufik, mengatakan, apabila memang penyidik beranggapan ada aturan hukum yang dilanggar, maka sudah seharusnya diusut.
“Itu kewenangan penyidik. Apabila memang menurut pandangan penyidik ada yang keliru, ya harus dilakukan pengusutan terus,” kata Taufik di Jakarta, Minggu (5/11/17). (ht-in/red)

Loading...