Salatiga, INDIKASI News — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) akan segera berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk membuat cetak biru (blueprint) rencana tata ruang berbagai proyek pemerintah, untuk dapat mengamankan lahan yang bakal terkena proyek agar tidak berpindah tangan.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Musyidan Baldan seusai meresmikan empat kantor BPN di Jawa Tengah di Salatiga, Jateng, Kamis (26/3), mengatakan cetak biru rencana proyek pemerintah saat ini diperlukan. Hal itu untuk mengamankan lahan yang bakal terkena proyek agar tidak berpindah tangan yang akhirnya mempersulit pembebasan.
“Kita segera koordinasikan kepada kementerian terkait, terutama pekerjaan proyek-proyek yang akan dikerjakan untuk mengamankan lahan agar tidak berpindah tangan,“ kata Ferry.
Pada lahan di berbagai daerah yang bakal terkena proyek, demikian Menteri Ferry, pada umumnya telah diperjualbelikan atau berpindah tangan dari pemilik sebenarnya. Hal itu mempersulit ketika akan dilakukan pembebasan.
Adanya cetak biru pembangunan, BPN dapat mengambil langkah dengan mengamankan lahan tersebut. “Kalau perlu, kita yang akan beli lahan itu jika pemiliknya mau menjual,“ tambahnya.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meresahkan sulitnya permasalahan lahan yang ada karena alotnya pembebasan meskipun investasi di Jawa Tengah banyak sekali yang akan masuk, di antaranya pabrik semen, pembangkit listrik, dan lain sebagainya.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meresahkan sulitnya permasalahan lahan yang ada karena alotnya pembebasan meskipun investasi di Jawa Tengah banyak sekali yang akan masuk, di antaranya pabrik semen, pembangkit listrik, dan lain sebagainya.
“Kita minta ada langkah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN untuk mengeluarkan kebijakan agar pembangunan tetap berjalan dan investor tidak dipusingkan masalah pembebasan lahan,“ kata Ganjar Pranowo.
Dengan adanya sengketa lahan yang berkepanjangan, ujar Ganjar, pemerintah provinsi hingga saat ini kesulitan untuk menandatangani rencana tata ruang wilayah (RTRW) karena alotnya masalah pembebasan. (spn)
Loading...
