Buruh di PHK Karena Melihara Jenggot?

oleh -175 views
Ilustrasi

INDIKASINews, Jakarta — Melalui Siaran Pers Ketua Serikat Buruh Independent RS Kristian Bagus Yuwono terkait RS Premier Jatinegara terbit Surat Keputusan Direksi berisi tentang Pengakhiran Hubungan Kerja terhadap salah satu pekerjanya. Yakni Riyanto Waspodo yang telah bekerja dari September 2013 dan karena keyakinannya telah memelihara jenggot sejak tahun 2014.

Pekerjaan beliau sehari-harinya adalah driver ambulance dengan loyalitas tinggi dan melaksanakan setiap perintah kerja dengan baik, dipaksa harus berhadapan dengan kekuatan perusahaan dimana beliau bekerja. Awalnya kasus ini bermula dikarenakan adanya pasal di dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Affinity Health Indonesia (AHI) periode tahun 2016-2018 yang mengatur mengenai pekerja yang memelihara jenggot.

Sekilas profil PT. AHI adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa kesehatan dalam hal ini rumah sakit. Terdapat 3 (tiga) unit bisnis yang bernaung di bawah PT. AHI yakni RS Premier Jatinegara Bintaro Surabaya (RSPJ, RSPB, dan RSPS).

Di masing-masing rumah sakit sudah terdapat serikat buruh/serikat pekerja yang mana berhak mewakili kepentingan pekerjanya dalam membuat suatu Perjanjian Kerja Bersama sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Bukan tanpa sebab mengapa pasal yang mengatur mengenai memelihara jenggot tersebut tertuang di dalam PKB. Latar belakang dituangkannya pasal larangan memelihara jenggot adalah karena ada pekerja RS Premier Surabaya memelihara jenggot panjang sedangkan pekerjaannya bagian cook/dapur.

Ada kekhawatiran apabila jenggotnya jatuh akan mengotori makanan yang dimasaknya. Kasus di Surabaya tersebut terjadi sekitar tahun 2015-2016. Pada saat itu terkait pengaturan pemeliharaan jenggot hanya diatur di dalam SOP, makanya untuk menguatkan diatur dalam PKB atas permintaan dari HR Manajer RS Premier Surabaya.

Pada saat proses perundingan PKB, tim perunding dari pihak serikat buruh/serikat pekerja telah mengajukan keberatan mengenai pasal larangan memelihara jenggot. Sejak berlakunya Perjanjian Kerja Bersama periode tahun 2016-2018 yaitu sejak bulan November 2017 pihak perusahaan mempermasalahkan jenggot Riyanto Waspodo.

Tidak hanya Riyanto yang dipermasalahkan namun beberapa pekerja lainnya juga dipermasalahkan hingga 2 orang dengan terpaksa memutuskan untuk mengundurkan diri yakni masing-masing di bagian Laboratorium dan Fisioterapi. Selama kasus ini berlangsung, kami selaku pengurus Serikat Buruh Independent RS Premier (SBI RSP-KASBI) Jatinegara terus memberikan advokasi, mendampingi dan mengawal setiap proses penyelesaian kasus Riyanto Waspodo. Mulai dari bipartite hingga tripartite dengan pihak Suku Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jakarta Timur. Sangat disayangkan, pihak Sudinakertrans Jakarta Timur justru memberikan anjuran yang tidak sesuai dengan harapan kami dan kami rasa tidak adil.

Pasal dalam PKB tersebut berbunyi semua karyawan tidak diperkenankan untuk memelihara kuku panjang, jenggot, dan rambut panjang terurai karena terkait dengan masalah infeksi nosokomial. Walaupun dalam perkembangannya selama persidangan kasus ini berlangsung, pihak Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Badan Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan telah memberikan penjelasan mengenai jenggot terkait Infeksi Nosokomial.

Dalam kutipan penjelasan tersebut disampaikan: bahwa peluang terjadinya infeksi nosokomial pada karyawan rumah sakit berjenggot lebih rendah dibanding dengan yang tidak. Namun sampai saat ini belum ada studi yang meneliti hubungan panjang-pendek jenggot dengan infeksi nosokomial.

Lagipula, Fakta yang terjadi di lapangan adalah tidak semua karyawan laki-laki yang berjenggot dipermasalahkan tetapi hanya sebagian saja dan hal tersebut terindikasi adanya unsure diskriminasi.

 

Sidang gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Atas dasar-dasar itulah maka Riyanto Waspodo melalui kuasa hukumnya Iwan Gunawan & Rekan mengajukan surat gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 23 Agustus 2018 dengan nomor perkara: 242/Pdt.Sus-PHI.G/2018/PN.Jkt.Pst. Hingga pada 6 Desember 2018 Majelis Hakim telah memberikan putusan yang menyatakan Surat Keputusan Direksi tentang PHK Bp. Riyanto Waspodo adalah batal demi hukum.

Serta memerintahkan tergugat yakni PT. AHI untuk mempekerjakan kembali pada posisi semula dengan membayarkan kompensasi uang proses selama 6 bulan. Akan tetapi permasalahan tidak berhenti disini, dikarenakan perusahaan mengajukan memori kasasi ke Mahkamah Agung RI tertanggal 3 Januari 2019. Atas memori kasasi tersebut, melalui kuasa hukum dari LBH JAKARTA telah menyerahkan kontra memori kasasi.

Maka dengan ini penulis selaku ketua tim perunding dari pihak Serikat Buruh/Serikat Pekerja yang telah memberikan kesaksian sebenar-benarnya di bawah sumpah di muka pengadilan beserta segenap pengurus dan anggota Serikat Buruh Independent Rumah Sakit Premier (SBI RSP-KASBI) Jatinegara, di Jakarta Timur menyatakan sikap:

1. Agar supaya Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menolak memori kasasi yang diajukan oleh perusahaan;

2. Menyatakan bahwa keputusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara 242/Pdt.Sus-PHI.G/2018/PN.Jkt.Pst. sudah sesuai dengan asas keadilan dan pertimbangan hukum yang benar dan matang;

3. Memerintahkan tergugat dalam hal ini PT. Affinity Health Indonesia Rumah Sakit Premier Jatinegara untuk melaksanakan keputusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; atau

4. Jika Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki pertimbangan yang lain agar mempertimbangkan dengan seadil-adilnya demi kebebasan berkeyakinan dan menjalankan kepercayaan bagi seluruh warga Negara Indonesia tanpa terkecuali khususnya Riyanto Waspodo.

Penulis: BRN-IN
Editor: Red