Jakarta, INDIKASI News — Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana diduga terseret enam kasus dugaan korupsi. Enam kasus itu di luar dugaan korupsi pengadaan payment gateway pembuatan paspor yang kini sedang disidik Bareskrim.
Penyidik Bareskrim tengah fokus menyelidiki enam kasus tersebut. Menurut Kepala Divisi Humas Polri Irjen Anton Charliyan, Bareskrim mendapat informasi soal dugaan korupsi tersebut dari internal Kemenkumham.
“Kasusnya macam-macam, karena kita dapatnya justru dari orang-orang Kemenkumham saat dia (Denny) menjabat,” kata Anton di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (21/4/15).
Salah satu perkara itu, lanjut dia, terkait perjalanan dinas ganda yang melibatkan maskapai Garuda Indonesia. “Perjalanan dinas ini saya kurang jelas dan belum diperiksa. Keterlibatan pihak Garuda Indonesia juga nanti dilihat.”
Namun, jelas Anton, enam perkara yang disinyalir menggunakan keuangan negara itu kini masih dalam tahap penyelidikan. Polri pun belum bisa menentukan berapa kerugian yang ditimbulkan karena menunggu audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Khusus proyek payment gateway, imbuh Anton, pekan depan penyidik juga akan kembali memanggil Denny. Adapun pemanggilan terhadap dua pemilik vendor selaku pihak rekanan, belum ditentukan.
Diberitakan, penyidik telah melakukan penggeledahan di kantor Ditjen Imigrasi dan ruang kerja Denny pada Rabu 1 April malam. Di sana petugas menyita 299 item dokumen seperti proposal program payment gateway, surat-surat, dan berkas hasil rapat.
Modus operandi yang dilakukan Denny adalah sengaja membuka rekening bank di luar ketentuan dengan menunjuk dua vendor sebagai pihak rekanan. Dalam realisasinya, rekening vendor itu kemudian malah dijadikan tempat penampungan potongan uang hasil pungutan pembuatan paspor sebelum ditransfer ke kas negara. (ik)
Loading...
