Jakarta, INDIKASI News — Diduga, ada oknum-oknum kepolisian, oknum DPR dan oknum pengusaha, terlibat dalam mafia proyek.
Disisi lain, ada dugaan hubungan oknum kepolisian dengan oknum TNI memburuk, yang dibuktikan dengan terjadinya berbagai insiden.
Diindikasikan hubungan kerja kepolisian dengan kejaksaan juga kurang baik. Demikian kesimpulan dari diskusi “Polemik Calon Kapolri dan Urgensi Penataan Kembali Kelembagaan dan Fungsi Kepolisian RI” yang diterima, Rabu (8/4/15).
Diskusi yang diselenggarakan oleh Institute Ekonomi dan Politik Soekarno-Hatta (IEPSH) dengan nara sumber Irjen Pol Purn Prof DR Farouk Muhammad (mengirim makalah), Letjen TNI Purn Djadja Suparman(Mantan Pangdam/Pangkostrad), Neta S Pane (Indonesian Police Watch/IPW), Kisman Latumakulita (Wartawan Senior/Dir Eks Insitute for Strategic and Indonesian Studies (ISIS), dan Andi Aulia Rahman (Ketua BEM UI).
Forum diskusi juga menyimpulkan, akibat banyak anggota Polri terlibat dalam penyelidikan/penyidikan dalam bidang kriminal, korupsi, terorisme, serta kesibukan dalam penanganan kriminal ekonomi (fiskal, moneter, devisa, ilegal fishing, ilegal logging, ilegal mining dan lainnya), mengakibatkan fungsi utama Polri menjaga ketertiban, keamanan masyarakat kurang optimal sehingga begal, perampokan, pemerkosaan, dan lainnya di masyarakat terjadi di mana mana.
Diskusi yang dimoderatori Hatta M Taliwang, Direktur IEPSH menyarankan, agar tidak terjadi lagi kegaduhan dalam setiap penggantian Kapolri, maka diperlukan pembenahan sistem. Polisi harus fokus pada tugas dan fungsi utamanya sebagai penjaga dan pengawal keteriban serta keamanan masyarakat.
Di samping itu, kepolisian sipil yang makin kredibel, profesional, tidak militeristik, bebas dari kekuasaan dan politik dari manapun (independen), dan akuntabel baik secara hukum maupun publik. (sht)
Loading...
