Diduga Tak Diawasi, Pelaksanaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Ciujung ‘Molor’

oleh -60 views

INDIKASINews, Serang — Proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Ciujung Paket I dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cidanau – Ciujung – Cidurian (C3), Ditjen SDA, Kemen PUPR disoal. Pasalnya, masa pekerjaan tersebut melebihi batas yang ditentukan.

Terlihat di papan proyek, masa pelaksanaan pada pekerjaan tersebut 636 hari kalender, 05 Maret 2020 – 30 November 2021.

Diketahui, proyek tersebut berlokasi di Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang – Kecamatan Pamarayan bernilai Kontrak ADD Rp. 61.919.420.000.00,- dengan Sumber Biaya Dana SBSN sebagai penyedia jasa kontraktor PT . Sumber Artha Reksa Mulia. Nilai tersebut berbeda dengan yang tercantum di LPSE Kementerian PUPR dengan nilai penawaran terkorekai Rp59.650.569.390.94.

Nilai tersebut berbeda dengan pemenang tender yang memiliki penawaran terkoreksi Rp58.251.868.982.56. Selisih pemenang tender dengan pemenang berkontrak hampir mencapai Rp1,4 miliar.

engan bergantinya tahun, fakta di lapangan pekerjaan tersebut terlihat belum selesai. Hal ini menuai komentar dari ormas dan LSM yang tergabung dalam Koalisi MAPPAK Banten.

Menurut Aminudin, Sekjen Koalisi MAPPAK Banten menilai pekerjaan dari BBWS C3 sering mengalami keterlambatan waktu pekerjaan.

“Pekerjaan dari BBWS C3 ini sering mengalami keterlambatan waktu kerja di wilayah Banten. Mungkin kurang pengawasan dan ketegasan dari Satuan Kerja (Satker) dan PPK yang memiliki tanggung jawab dalam pengawasan.,” ujar Aminudin, Rabu (5/1/22).

Pekerjaan yang seharusnya sudah selesai pada 30 November 2021 tersebut kini masih tahap pekerjaan, alias belum selesai.

Prosedur maupun aturan pelaksanaan dalam kontrak, menurut Aminudin harus sesuai target waktu yang telah ditentukan dalam penyelesaiannya, yaitu sejak 05 Maret 2020 – 30 November 2021.

Aminudin menilai, pekerjaan tersebut yang melewati batas waktu pekerjaan diduga melanggar administrasi, sesuai ketentuan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 yang seharusnya pekerjaan tersebut dihentikan.

“Kami menilai ini bukan kontrak tahun Jamak, karena pengertian kontrak tahun jamak berdasarkan Peraturan Peresiden nomor 12 tahun 2021 pemberian kesempatan kepada penyedia barang / Jasa untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender setelah pelaksanaan kotrak berakhir walaupun melewati tahun anggaran. Jika dilihat dari hasil pekerjaan, kami meyakini tidak akan selesai tepat waktu,” tandasnya.

Meski demikian, lanjut Aminudin, pelaksanaan pekerjaan tersebut bisa dikenai denda maksimum sebesar 5 persen (atas 1/1000 per hari keterlambatan). (IP-Red)

Loading...

No More Posts Available.

No more pages to load.