Dinas Kehutanan Dituding Tidak Kerjasama dengan Pemda

oleh -70 views

SUMSEL, INDIKASINEWS.COM –  Sekitar 192 warga penggarap dengan luas garapan sekitar 400 ha di Kawasan Hutan Lindung areal KPH Mekakau Saka Dusun 9 Desa Mendah Kec. Jayapura Kab. OKU Timur kebingungan. Pasalnya, selain lahan garapan jadi sengketa, mereka juga belum terdaftar dalam usulan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, padahal mereka telah menguasai dan menggarap lahan paling awal. 

Dalam history dan kronologinya menyebutkan, sekitar tahun 2009 setelah mendapat Petunjuk dan arahan serta NOTA dari HM. Kholid Mawardi, S.Sos Wakil Bupati OKU Timur (sekarang menjabat Bupati), perwakilan warga tersebut langsung berkoordinasi dengan Muhamad Zen (akrab dipanggil Pak Alex) selaku Kepala Desa Mendah Kec. Jayapura kemudian ditindak lanjuti dengan survai lokasi lahan dengan batas Sungai Redak warga baru (GUMAI). 

Kala itu terjadi kesepakatan setiap jatah seluas (2 ha) warga diwajibkan membayar dana adminitrasi dan upah lelah tim pengukur sebesar Rp. 500.000 hingga Rp. 2.500.000-. Pada tahun 2010 secara serempak warga menanam tanaman jenis Karet dan Kelapa Sawit namun sayang, pada tahun 2014/2015 terjadi kebakaran hebat sehingga menghabiskan tanaman karet dan Sawit serta pondok pondok milik warga penggarap. 

Tahun 2016 terjadi masa transisi pergantian Kades, dalam Pilkades dimenangkan sdr. Rudi Setiono dan pergantian Camat (sdr. Sugiyarto sebagai Camat yang baru). Namun sayang, ternyata kedua tokoh ini tidak bisa berhubungan harmonis sehingga membuat keresahan warga Penggarap Lahan Kawasan. Kepala KPH Mekakau Saka Edi Suratmat tak berhasil dihubungi Wartawan Media KPK Jumat pagi 8 Februari 2019 ponselnya berkali kali dihubungi tidak aktif namun, Winarsih salah seorang stafnya saat bertemu di Kantor Dinas Kehutanan Propinsi menjelaskan bahwa fihaknya telah melakukan pekerjaan sesuai aturan dan mekanisme, waktu pendataan dilokasi warga penggarap ada, Kades dan Sekdes termasuk perangkat Desa Mendah hadir, ungkapnya. 

Namun, Sugiyarto SE, MM Camat Jayapura pada Wartawan Koran ini mengatakan bahwa tidak merasa pernah dilibatkan dalam pendataan calon peserta Program PS khususnya di Kelompok Tani Sumber Rezeki, SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI yang sudah diturunkan yang seharusnya mendapat tembusan, hingga saat ini belum terima. Kata Camat. (Pak De).