DPRD: Itu Kebijakan Ngaco, Ahok Ingin Jadikan DKI Perusahaan

oleh
81 views
Jakarta, INDIKASI News — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menginginkan segala bentuk pembangunan di Jakarta tidak melibatkan perusahaan swasta. 
Selain membeli peralatan sendiri, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diminta turun tangan untuk melakukan pembangunan di Jakarta. Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, salah satu kendala pembangunan di Jakarta disebabkan oleh kinerja perusahaan swasta yang tidak maksimal.
Seperti misalnya dalam mengeruk kedalaman lumpur saat normalisasi kali. Ahok melihat, perusahaan swasta yang disewa perjam hanya bekerja sebatas penglihatan saja dan tidak sampai tuntas. 
Untuk itu, Ahok menginginkan pada tahun ini semua alat berat baik untuk mengeruk lumpur, sampah dan lainnya dibeli sendiri oleh DKI Jakarta.

“Bayar swasta perjam, ngaduk sekian, belum tuntas sudah pindah ke titik lain. Semua alat berat yang sifatnya rutin kenapa tidak beli sendiri. 

Duitnya ada kok,” kata Ahok di Balaikota DKI, Jakarta Pusat, Jumat (10/4/15).

Ia menerangkan, selain memerintahkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) membeli alat berat, pihaknya juga meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membuat Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah (LKPP) lebih fleksibel. Dimana, segala perusahaan BUMN seperti wijaya karya, Adhi Karya, Persero Pemerintah (PP) dan sebagainya bisa masuk dalam LKPP tersebut. 

Dengan begitu, dirinya yakin jika target pembangunan 60.000 unit Rumah Susun (Rusun) dapat terealisasikan dengan maksimal. Sebab, BUMN nantinya akan membangun rusun sebanya-banyaknya tanpa prosedur lelang. Sementara, apabila dikerjakan swasta, dibutuhkan waktu tender sanggah selama 45 hari. Selain itu, hal tersebut kata dia membuat BUMN yang tidak mendapatkan pekerjaan menjadi ada pekerjaan dan secara otomatis menggerakan stimulus ekonomi. 
“Rusun diatas 18 lantai, tipe 30 harga per unit misalnya Rp200 juta, ya sudah ga usah lelang. Ini kan BUMN punya kita smua, panggil BUMN, anda bikin berapa saja stok versi kita, kita bayar tanah orang sesuai NJOP dan langsung bayar. Nah kalau udah kayak gitu, saya yakin bisa 60 ribu unit rusun bisa terbangun dengan total uang Rp 12 Triliun senilai uang pokir dewan dalam setahun. Jadi kuncinya bagaimana mengalahkan oknum pokir itu. Kalau bisa, Jakarta beres deh. 
Ga ada yg susah, duit banyak,” paparnya.

KEBIJAKAN NGACO
Terkait hal itu, salah satu anggota DPRD DKI, Prabowo Soenirman mengatakan bahwa, rencana tersebut tidak masuk akal. Menurutnya kebija

“Ya, ga bisa dong. 

Gimana itu si Ahok. Ngaco,” ungkapnya saat ditemui di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Jumat (10/4/15). 
Dirinya menilai, justru seharusnya pemerintah wajib menghidupkan perusahaan, bukan malah mematikan secara tidak langsung.

“Pemerintah itu berkewajiban menghidupkan perusahaan2 swasta yg bergerak di bidang kontraktor. Dengan pemerintah bergerak sendiri, otomatis mematikan perusahaan-perusahaan,” ungkapnya. (ht)