INDIKASINews, Jakarta — Drama kasus e-KTP Makin Panas. Setelah sejumlah anggota DPR dan pejabat negara diseret Komisi Pemberantasan Korupsi ke tahanan, kini muncul babak baru, `perang` terbuka antara Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan mantan Ketua Umum Partai Golkar yang kini menjadi terdakwa kasus e-KTP yang merugikan negara Rp2,3 triliun tersebut.
Setnov ingin menyeret semua angota DPR yang terlibat kasus tersebut, termasuk SBY dan putranya Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas). Dalam buku hitamnya mantan Ketua Fraksi Golkar ini menulis nama “Ibas”.
“This is my war,” kata SBY ketika menanggapi penyebutan namanya di dalam sidang skandal korupsi proyek pengadaan e-KTP yang dimulai saat ia menjabat presiden.
Kepada pers, SBY menegaskan dia akan berjihad untuk mendapatkan keadilan. Hal ini untuk membersihkan namanya dari skandal e-KTP sebagaimana dibeberkan kuasa hukum Setnov Firman Firman Wijaya di sidang pengadilan Tipikor pada 25 Januari 2018 dengan terdakwa Setya Novanto (Setnov).
Pada sidang itu saksi Mirwan Amir (MA), mantan politisi Partai Demokrat (PD), mengatakan bahwa dia pernah menyampaikan kepada SBY agar proyek e-KTP dihentikan karena bermasalah. Namun, menurut Mirwan, SBY malah menginstruksikan supaya dilanjutkan. SBY pun melaporkan Firman Wijaya ke Bareskrim Polri beberapa hari lalu.
Hanya Tertawa
Menanggapi pernyataan, “This Is My War” dari Presiden RI ke-enam itu, Setnov langsung tertawa. “Hehehe, nanti dilihat saja sama-sama perkembangannya gimana,” ucap Setya Novanto, Kamis (8/2/18) di Pengadilan Tipikor Jakarta.
Saat dicecar wartawan soal pernyataan SBY soal air susu di balas air tuba yang dialamatkan kepadanya, Setnov enggan memberikan tanggapan lebih.
Setya Novanto yang juga mantan Ketua Umum Partai Golkar itu hanya menegaskan, dirinya tidak pernah mengikuti pembahasan anggaran proyek e-KTP 2011-2012 di DPR. “Saya kan ga ikut-ikut,” kata Setya Novanto.
Diketahui pada Selasa (6/2/18) lalu, SBY secara resmi melaporkan penasihat hukum Setya Novanto, Firman Wijaya ke Bareskrim Polri atas tuduhan pencemaran nama baik.
