Indonesia Diminta Tarik Dubes RI dari Myanmar, Terkait Kekerasan Pada Etnis Rohingya

oleh -259 views
Jakarta, INDIKASINews — Pembantaian terhadap etnis Rohingya di Myanmar terus berlangsung. Kebiadaban yang dilakukan militer Myanmar itu dikutuk dunia internasional. Pemerintah Indonesia diminta menekan Myanmar dan mendesak PBB turun tangan menyelesaikan konflik ini. Selain itu, Indonesia harus menarik Dubes RI di Myanmar.
Ilustrasi
Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda (PP) Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak menilai, kekerasan yang dialami etnis Rohingya di Myanmar bukan konflik, namun pembantaian. Sayang dunia seolah tidak mampu berbuat apa-apa atas pembantaian yang sudah lama berlangsung.
“Tahun 2012 yang lalu, saya bersama delegasi Religion for Peace sempat mencoba mediasi dialog dan masuk Ke Camp pengungsian etnis Rohingya, namun tidak bisa,” ujar Dahnil di Jakarta, Rabu (30/8/17).
Menurutnya, yang paling dibutuhkan saat ini oleh etnis Rohingya adalah, PBB harus menekan Myanmar secara politik, dan memberi hukuman. Karena telah terang melakukan kejahatan kemanusiaan secara brutal.
Diharapkan pemerintah Indonesia bisa memimpin menyampaikan sikap tegas dan terang dalam bentuk tekanan politik luar negeri dengan menghimpun negara-negara yang peduli dengan tragedi Kemanusiaan di Myanmar.
“Pemerintah Indonesia untuk tegas misalnya melakukan peringatan diplomasi yang keras misalnya dengan menarik Dubes RI dari Myanmar, dan meminta Dubes Myanmar di Indonesia untuk meninggalkan Indonesia selama prilaku “legalisasi” pembantaian etnis Rohingya dihentikan dan menemukan jalan damai,” jelasnya.
Berperan Aktif
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan, Indonesia harus berperan aktif membantu menyelesaikan konflik Rohingya di tingkat internasional. Sudah saatnya Indonesia memelopori keterikatan pasukan perdamaian PBB kalau ASEAN pasif,” kata Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Sementara itu, sejumlah warga dari berbagai elemen berunjuk rasa terkait pembantaian warga Muslim etnis Rohingya, Myanmar, di depan gedung DPRD Sumatera Utara, Medan, Rabu (30/8/17). Pengunjuk rasa mendesak Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menekan pemerintah Myanmar untuk menyelesaikan masalah pembantaian masyarakat muslim Rohingnya.
Menlu ke Myanmar
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi berencana akan berkunjung ke Myanmar untuk membahas krisis etnis Rohingya di Rakhine State.
“Insya Allah kita akan berkunjung ke Myanmar, kita sedang atur semuanya mudah-mudahan dapat kita segera lakukan,” kata Retno usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu.
Menlu juga mengungkapkan dirinya telah melaporkan kepada Presiden terkait komunikasi yang dilakukannya untuk meredakan konflik di Rakhine State.(smr/ht-red)

Loading...