Jelang Putusan MA Terkait Paslon Herry-Nehem, Biak Numfor Siaga ‘Perang’

oleh -4.043 views

INDIKASINews, Biak Numfor — Pendukung dan simpatisan pasangan calon bupati dan wakil bupati Biak Numfor nomor urut 2, Herry Aryo Naap dan Nehemia Wospakrik atau populer dengan singkatan Herry-Nehem, saat ini sedang bersiaga untuk melakukan segala sesuatu dalam rangka membela hak-hak paslon dukungan mereka menjelang diumumkannya hasil peradilan tingkat kasasi di Mahkamah Agung terkait gugatan paslon nomor urut 3 terhadap KPUD Biak Numfor terkait pencalonan kandidat nomor urut 2 itu.

Hal tersebut disampaikan oleh Frans Somnof dan Obeth Ap, tim sukses Herry-Nehem, di Biak, Kamis 19 April 2018. “Kami memastikan bahwa kondisi stabilitas dan keamanan di Biak Numfor menjelang pengumuman hasil keputusan MA saat ini semakin memanas. Kami sudah tidak mampu mengendalikan emosi ribuan warga pendukung paslon nomor urut dua, Herry Nehem,” kata Frans Somnof kepada redaksi media ini melalui pesan WhatsApp-nya.

Untuk itu, lanjut Frans, mereka meminta kepada aparat penegak hukum di Biak Numfor untuk menyampaikan kondisi yang semakin kacau tersebut ke institusi terkait pengamanan dan ketertiban di Ibukota Jakarta. “Kami minta agar para pimpinan penegak hukum di Biak Numfor, yakni Kapolres, Kajari, Ketua Pengadilan, Dandim dan Dandrem untuk menyampaikan situasi yang semakin kurang kondusif di Biak Numfor ini kepada penegak hukum di Jakarta,” imbuh Frans Somnof.

Hampir bersamaan waktunya, Obeth Ap menyampaikan melalui jalur pesan WA-nya bahwa masyarakat Biak Numfor sangat tidak menerima jika pasangan calon nomor urut 2 didiskualifikasi dari kontestasi pemilihan kepala daerah (pilkada) Biak Numfor. “Masyarakat Biak Numfor sangat tidak terima jika Herry Nehem didiskualifikasi dari pesta demokrasi pilkada Biak Numfor saat ini dengan alasan yang kurang rasional,” ujar Obeth.

Sebagaimana diketahui bahwa, pasangan Herry Nehem digugat oleh pasangan nomor 3, Nicodemus Ronsumbre dan Akmal Bakhri (Normal) dengan dasar gugatan tentang kebijakan Herry Nehem yang merupakan incumbent melakukan penggantian Direktur RSUD Biak Numfor. Pada saat penggantian dilakukan, waktunya menjelang pelaksanaan pilkada. Sesuai ketentuan yang ada, seorang kepala daerah tidak boleh melakukan pergeseran pejabat dalam kurun waktu 6 bulan menjelang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati dan 6 bulan sesudah pelantikan paslon pemenang pilkada dilantik menjadi kepala daerah.

“Yang dilakukan oleh Pak Herry Aryo Naap khan bertujuan untuk menyelamatkan kondisi daerah dan masyarakat Biak Numfor. Karena pejabat lama tidak becus melaksanakan tugasnya, diduga korupsi meraja-lela di RSUD saat itu. Bayangkan, obat-obatan untuk kebutuhan rakyat berobat ke RSUD Biak Numfor tidak tersedia lagi,” beber Obeth.

Penantian terhadap hasil keputusan MA terhadap pengajuan kasasi oleh KPUD Biak Numfor yang dikalahkan oleh paslon penggugat di tingkat pengadilan negeri dan banding, telah menaikan suhu politik di Biak Numfor, yang dapat saja sewaktu-waktu memicu eskalasi di tataran akar rumput. Jika itu terjadi, maka sangat mungkin akan menyulut kemarahan rakyat dan berakhir kepada kerusuhan dan anarkisme massa.

“Kami sudah berupaya menahan dan meredakan emosi rakyat, terutama para pendukung Herry Nehem. Tetapi mereka menyatakan bahwa kita pasti akan berperang di Biak jika paslon nomor urut 2 didiskualifikasi,” ujar kedua tokoh masyarakat Biak Numfor itu dalam nada pesan yang sama.

Loading...