Jokowi Kerja Keras Bangun Pondasi Ekonomi Baru Selama 4 Tahun

oleh
113 views
Presiden Joko Widodo. (doc)

INDIKASINEws, Jakarta — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah telah bekerja keras untuk memperbaiki pondasi ekonomi nasional. Hal itu mengingat keadaan ekonomi global yang juga turut berubah.

Pada bulan-bulan awal pemerintahan Jokowi harga-harga komoditas anjlok. Baik itu batubara, sawit, karet, semuanya turun karena memang ekonomi dunia yang juga dalam posisi menurun.

“Empat tahun lalu, di bulan awal pemerintahan kami, harga komoditas anjlok. Baik itu batubara, sawit, karet, karena ekonomi dunia menurun,” kata Jokowi di, Kedoya, Jakarta Barat, Senin, 26 November 2018.

Jokowi menyampaikan, selama empat tahun pemerintah telah membangun pondasi-pondasi baru.

Pemerintah ingin bangsa ini hijrah dari yang konsumtif ke produktif, bangsa yang efisien dan bangsa yang kompetitif, karena tanpa ini sangat berat bagi kita untuk berkompetisi dan bersaing dengan negara-negara lain.

“Memang kadang-kadang apa yang kita kerjakan hasilnya tidak instan. Hasilnya tidak langsung kita nikmati. Itulah pil kadang-kadang pahit, kadang-kadang sakit. Tapi kita harus memilih itu agar kita bisa menjadi bangsa yang sehat produktif yang kompetitif dan yang efisien,” ujar Mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Perjalanan selama empat tahun berlangsung, pemeritah telah memperbaiki struktur fiskal, dari yang konsumtif ke produktif.

Misalnya, subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang prosentasenya 82% justru dinikmati oleh kalangan atas, pada 2014 dipangkas dan dialihkan untuk kegiatan produktif membangun infrastruktur-infrastruktur, membangun jalan, pelabuhan, bandara, dan jalan-jalan tol.

Untuk pembangkit tenaga listrik, orientasi pemerintah memang tidak Jawa sentris. Tidak hanya di Pulau Jawa tetapi indonesia sentris, karena pemerintah ingin membangun Indonesia. Untuk sebuah keadaan sosial untuk memunculkan sentra sentra ekonomi baru di luar pulau jawa.

Pemerintah juga telah memangkas regulasi yang berbelit-belit meski sampai saat ini masih belum cukup. Presiden memberikan contoh izin untuk urusan pembangkit tenaga listrik, dari 258 izin dipangkas menjadi 58. Namun menurut Presiden ini belum cukup.

Ia menilai 58 masih terlalu banyak. Disisi lain, menyadari perubahan tersebut bukan hal yang instan, perlu tahapan besar. Seperti, menurunkan ketimpangan dan kemiskinan. Hasilnya, lanjut Presiden, bisa dilihat dalam empat tahun ini gini rasio telah turun dari 0.41 menjadi 0.38.