Jokowi Perintahkan Polisi Usut Tuntas Pemesan dan Pemodal Sindikat Saracen

oleh -206 views
Jakarta, INDIKASINews — Pihak kepolisian terus berupaya menindaklanjuti perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengusut tuntas sindikat Saracen dengan menyasar oknum pemesan dan pemodal sindikat haram tersebut. Hal ini dilakukan Jokowi untuk membendung potensi pecahnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) seiring menjamurnya hoaks dan ujaran kebencian di media sosial.
Saat ini polisi menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menyelidiki aliran dana transaksi keuangan dalam 11 rekening milik kelompok Saracen. Dari penyelidikan tersebut polisi menemukan sekitar 11 rekening dan meminta PPATK untuk menelusuri aliran transaksinya.
Namun, sejauh ini belum dapat dipastikan bahwa rekening tersebut digunakan untuk menampung pembayaran dari pemesan jasa ujaran kebencian.
“Apakah itu terkait dengan pemesanan atau kegiatannya tersangka, belum diketahui,” ujar Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Mabes Polri, Kombes Martinus di Jakarta, Rabu (31/8).
Sebelumnya, polisi menangkap tiga tersangka pengelola grup yang berisi konten ujaran kebencian di jejaring sosial Facebookterkait dengan struktur organisasi Saracen. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk flashdisk, laptop, telepon genggam, memory card dan barang bukti lainnya.
Kelompok Saracen ini diduga kerap menawarkan jasa menebarn ujaran kebencian bernuansa SARA di media sosial. Tiga pelaku sudah ditangkap, yakni SRN, JAS dan MFT. Mereka dijerat dengan Pasal 45A ayat 2 jo Pasal 28 ayat 22 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU ITE dengan ancaman 6 tahun penjara dan/atau Pasal 45 ayat 3 jo Pasal 27 ayat 3 UU ITE dengan ancaman 4 tahun penjara.
PPATK mampu?
Untuk membongkar oknum pemesan dan pemodal dalam sindikat Saracen tersebut memerlukan kerjasama lintas lembaga, baik Polri, Kemkominfo, PPTK dan lembaga terkait lainnya. Bila nantinya PPATK berhasil menelesuri aliran dana transaksi keuangan kelompok itu, maka akan mempermudah penyidik Mabes Polri untuk mengejar oknum yang terlibat dalam penyebaran ujaran kebencian bernuansa SARA tersebut, selain bisa menjadi fakta hukum untuk proses penyidikan lebih lanjut.
Kali ini, kemampuan PPTK dalam hal memantau, menganalisis dan mengevaluasi transaksi keuangan yang mencurigakan, kembali diuji. Khususnya dalam kasus Saracen ini yang disebut-sebut memproduksi konten kebencian berdasarkan pesanan dengan tarif puluhan juta rupiah.
Saat ini publik sedang menunggu penuntasan kasus ini. Mereka pun bertanya-tanya, benarkah Saracen di balik merebaknya isu-isu SARA maupun berita bohong yang disebarkan sehingga menimbulkan gesekan antaranak bangsa?
Penuntasan kasus tidak saja penting untuk membendung maraknya ujaran kebencian dan merebaknya berita hoax yang mengancam sendi-sendi persatuan dan kesatuan bangsa, namun juga untuk membangkitkan kesadaran masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial, khususnya kesadaran para korban Saracen yang selama ini rajin dan militan menebar kebencian dan hoaks di media sosial.(smr/rn-red)

Loading...