Jokowi: Politik Jangan Membuat Masyarakat Khawatir dan Bingung

oleh -196 views
Jakarta, INDIKASINews — Saat memimpin rapat paripurna, Presiden Joko Widodo menegaskan kepada para menteri dan pejabat setingkatnya untuk fokus dalam menjalankan tugas masing-masing. Hal ini menurut Jokowi sangat penting karena tahun depan adalah tahun politik, tak hanya Pilkada tetapi juga persiapan Pemilu 2019.
Dalam rapat pada Senin (2/10/17) itu, Jokowi mengingkatkan aparaturnya supaya berhenti mengumbar pernyataan yang menimbulkan kegaduhan dan kontroversi. Masyarakat ingin kerja keras pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan bangsa dan membutuhkan ketenangan, ketimbang sebaran kabar miring yang membabi buta.
“Kita bekerja saja, sudah. Sekali lagi, kita ingin terus menjaga keteduhan, ketenteraman, ketenangan, persatuan di antara kita dan di masyarakat,” ujar presiden.
Jokowi juga mengingatkan apabila selama menjalankan tugas, ditemui sejumlah kendala yang melibatkan kementerian dan/atau lembaga negara lainnya, hal tersebut supaya diselesaikan dalam rapat tertutup, bukan diumbar ke media.
“Politik harus kondusif, oleh sebab itu jangan bertindak dan bertutur kata yang membuat masyarakat khawatir dan bingung. Permasalahan antarlembaga dan kementerian selesaikan secara kondusif. Bahas di tingkat Menko. Di tingkat Menko belum selesai, beralih ke tingkat Wapres, masih belum selesai bisa ke saya,” ucapnya.
Untuk menegaskan pesannya, Mantan Wali Kota Solo itu pun mengungkit posisinya, “Sebagai Kepala Pemerintahan, Kepala Negara, Panglima Tertinggi Angkatan Darat, Laut, dan Udara, saya perintahkan kepada bapak/Ibu dan saudara-saudara sekalian, fokus pada tugas masing-masing. Terus bekerja sama dan bersinergi. Jaga stabilitas politik dan ekonomi. Tingkatkan kinerja dan prestasi kita dalam mendukung semua program yang berkaitan dengan pembangunan negara kita.”
Mengapa sampai sedemikian tegas?
Jokowi perlu menegaskan posisinya karena yang hadir adalah seluruh pejabat tinggi setingkat menteri, termasuk TNI. Untuk yang terakhir ini, militer memang menjadi sorotan. Tak lain adalah gara-gara pernyataan Panglima Gatot Nurmantyo terkait impor senjata illegal oleh salah satu instansi.
Di dalam rekaman video yang akhirnya bocor di media sosial, yang dikonfirmasi Gatot, panglima berbicara soal ancaman keamaan lantaran adanya lembaga non-militer yang membeli 5.000 pucuk senjata.
Meskipun Gatot menyatakan ucapannya tidak untuk konsumsi publik, media sosial memiliki caranya sendiri untuk menyebar apa pun yang dilontarkan orang.
Gatot menolak untuk berbicara banyak terkait ini dengan alasan itu bukan sebuah pernyataan resmi, seperti press release. Akan tetapi, diamnya Gatot terkait hal tersebut justru mengesankan ada masalah komunikasi antara TNI, BIN, Polri, dan Menko Polhukam. Belum lagi tafsir soal gelagat bakal ada kudeta.
Dalam rekaman yang beredar, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyebut adanya institusi tertentu yang akan membeli 5.000 senjata.
Pernyataan Gatot pun dipelintir menjadi tuduhan bahwa yang memesan ada kaitanya dengan kebangkitan komunis atau PKI. Impor ini kemudian dikait-kaitkan dengan tragedi 1965 yang sebelumnya ada impor senjata ilegal dari Cina.
Menko Polhukam Wiranto pun harus meluruskan polemik soal pembelian ribuan senjata itu dengan mempertemukan Gatot, Kepala BIN Budi Gunawan, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Wiranto menyebut polemik itu hanya didasarkan pada kesalahan komunikasi Panglima TNI soal informasi pembelian senjata yang diterima. Menurut Wiranto, senjata itu sebenarnya dibeli oleh BIN untuk keperluan pendidikan. Jumlahnya pun 500 pucuk, bukan 5.000 pucuk. Perizinan senjata itu dilakukan BIN ke Mabes Polri, bukan ke TNI. Hal ini karena senjata yang dipesan BIN dari Pindad bukan spesifikasi militer.
Gatot yang tampak terlalu bermain politik selama menjabat panglima TNI dinilai banyak pihak sebagai orang yang secara khusus diingatkan Jokowi untuk berhenti melontarkan pernyataan kontroversial yang menyebabkan kegaduhan. Jokowi pernah mengingatkan hal yang sama saat perang opini di publik antara Rizal Ramli dan Sudirman Said, sebelum keduanya dicopot.
Peringatan Jokowi memang harus dilakukan untuk menjaga iklim investasi. Di era merajalelanya kabar hoaks seperti saat ini, pernyataan sekecil apa pun mudah dipelintir untuk tujuan-tujuan tertentu.
Dengan mengingatkan bawahannya, Jokowi ingin menunjukkan bahwa pemerintah hadir untuk melindungi rakyatnya dari konflik kepentingan antara satu pihak dan yang lain. (rn-red)

Loading...