Kasus Dugaan Suap, DPR: MA Gagal Lakukan Pembinaan Terhadap Hakim

oleh
21 views
(ist)

INDIKASINews, Jakarta — Komisi III DPR, yang membawahi bidang hukum, menyebut peristiwa dugaan suap dalam perkara perdata yang ditangani PN Jaksel itu merupakan sebuah ironi.

“Coba lihat kasus tersebut, suap yang melibatkan hakim, panitera, dan pengacara. Itu sangat ironi. Padahal di sana lah orang ingin mendapatkan keadilan. Kalau benar itu terjadi, berarti sudah benar-benar hancur benteng peradilan di Indonesia,” ucap anggota Komisi III F-NasDem, Teuku Taufiqulhadi kepada wartawan, Rabu (28/11/18).

Dia juga menyinggung peran Mahkamah Agung (MA) dalam fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap hakim.

“Ini menjadi warning atau peringatan yang sangat penting bagaimana membenahi peradilan kita. Karena itu saya berharap MA dan lembaga lainnya itu jangan asyik masyuk dengan urusannya dengan KY (Komisi Yudisial) saja,” ucap Taufiqulhadi.

“Nah, jika seperti ini kejadiannya yang saya tanyakan siapa yang harus berperan? Ternyata MA menurut saya telah gagal melakukan pembinaan terhadap hakim sendiri,” tegasnya.

Sementara itu, hasil dari operasi tangkap tangan (OTT) terhadap hakim dan panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sekitar kurang lebih 45 ribu dolar singapura. Uang itu diduga pemberian untuk hakim dan panitera.

“Ada sejumlah uang dalam bentuk dolar Singapura yang juga turut dibawa sebagai barang bukti dalam perkara ini. Uang yang diamankan sekitar 45 ribu dolar Singapura,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Rabu (28/11) siang.

Febri mengatakan selain menangkap hakim dan panitera PN Jaksel, tim penindakan KPK juga menangkap pengacara. Total sekitar enam orang yang ditangkap saat operasi senyap dilakukan pada malam hingga dini hari tadi.

“Kami menindaklanjuti informasi yang didapatkan diduga akan terjadi transaksi terkait penanganan perkara di PN Jakarta Selatan,” ujarnya.

KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status dari pihak-pihak yang diamankan tersebut. Saat ini para pihak yang diamankan telah berada di Gedung KPK, untuk menjalani pemeriksaan awal.

Penulis: FP01/FP
Editor: Red