KPK Siap Jemput Paksa Novanto Jika Kerap Mangkir Ketika akan Diperiksa

oleh -190 views
Jakarta, INDIKASINews — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai bersikap tegas terhadap Ketua DPR RI Setya Novanto yang kerap mangkir ketika akan diperiksa. Wakil Ketua KPK Loade Muhammad Syarif pun menegaskan akan menjemput paksa Setya Novanto untuk menjalani pemeriksaan di KPK. Jemput paksa terhadap Setya Novanto berdasarkan hukum yang berlaku terhadap seorang saksi yang mangkir menjalani pemeriksaan.
“Kalau pada panggilan ketiga tidak hadir maka KPK berdasarkan hukum bisa memanggil dengan paksa seperti itu. Tapi mudah-mudahan beliau (Setya Novanto) kooperatif,” kata Syarif di Gedung KPK, Jakarta, Senin (13/11/17).
Syarif menegaskan, memanggil paksa terhadap saksi yang tiga kali mangkir merupakan tindakan yang perbolehkan oleh undang-undang. Namun terhadap Novanto diharapkan bisa datang ke KPK untuk menjalani pemeriksaan tanpa harus dipaksa hadir. Apalagi Novanto merupakan pimpinan lembaga tinggi negara yang terhormat sehingga tindakan akan menjadi suri tauladan bagi anggotanya.
“(Panggil paksa) itu salah satu yang dibolehkan oleh peraturan perundang-undamgan memanggil secara paksa. Kita berharap beliau bisa hadir tanpa harus ada paksaan. Beliau ini kan diminta sebagai saksi,” ujarnya.
Terkait ketidakhadiran Novanto karena tidak ada izin Presiden, Syarif menuturkan, pemanggilan anggota DPR tidak harus izin dari Presiden.Mahkamah Konstusi (MK) juga sudah memutuskan tidak mewajibkan adanya izin dari Presiden. Oleh karena itu Syarif menilai, Novanto yang beralasan harus izin Presiden adalah permintaan yang mengada-ada. Apalagi sebelumnya Novanto juga pernah menjalani pemeriksaan tanpa harus izin Presiden. 
“Itu alasan yang mengada-ada. Pertama beliau kan pernah hadir beberapa kali dipanggil. Saat itu beliau hadir tanpa surat izin Presiden, kenapa sekarang hadir harus kami mendapat izin dari Presiden? Ini sesuatu yang mengada-ada,” paparnya.
Pengamat hukum dari Universitas Nasional (Unas) Ismail Rumadan meminta agar KPK tidak bersikap lemah dan tidak berdaya terhadap Novanto. Ketegasan harus ditujukan KPK agar penegakan hukum terkait korupsi khususnya dalam kasus dugaan korupai e-KTP bisa terbuka lebar. “Tapi pertanyaanya kenapa KPK bertindak lembek terhadap Novanto yang menjadi tersangka kasus e-KTP? Kenapa terhadap tersangka lain justru KPK berani untuk jemput paksa?,” tanyanya.
Seperti diketahui Setya Novanto kembali tak memenuhi panggilan penyidik KPK, Senin (13/11/17). Ia mangkir dengan alasan KPK belum ada izin dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memeriksanya. Apalagi sebagai anggota DPR, Novanto mempunyai imunitas sesuai UU No 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Sedianya Novanto akan diperiksa sebagai saksi untuk Anang Sugiana Sudihardjo, Direktur Utama PT Quadra Solution yang menjadi tersangka kelima kasus dugaan korupsi e-KTP.
Ketidakhadiran Novanto di KPK merupakan kali ketiganya. Padahal ia masih diperiksa sebagai saksi bukan sebagai tersangka yang kembali disematkan KPK. Pertama, Novanto tidak hadir karena sedang menjalani perawatan di RS Premier Jatinegara. Kedua, Novanto tidak hadir karena sedang bertemu konstituen di daerah. 
Dalam kasus ini, KPK juga telah kembali menetapkan Novanto sebagai tersangka. Novanto diduga telah menguntungkan diri sendiri dan korporasi dari megaproyek tersebut.
Novanto bersama dengan Anang Sugiana Sudiharjo, Andi Agustinus alias Andi Narogong dan dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman dan Sugiharto diduga kuat telah merugikan keuangan negara sebesar Rp2,3 triliun dari proyek KTP-el tersebut.
Atas perbuatannya, Novanto dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (ht-in/red)

Loading...