Lahan “Dirampas” PT IKU, Bupati Batanghari, BPN dan Kementan RI Digugat SAD

oleh -413 views
Sidang Gugatan SAD vs Bupati Batanghari, BPN dan Kementan RI di PTUN Jambi.

INDIKASINews, Jambi — Sengketa lahan antara Anak Suku Dalam (SAD) di Dusun Sialang Pungguk, Kecamatan Muaro Bulian, Kabupaten Batanghari, Jambi bersama PT Indo Kebun Unggul (PT IKU) terus bergulir.

Baca juga: Penyerobotan Lahan, SAD Gugat Bupati Batang Hari-Jambi di PTUN

Persoalan sengketa tersebut terus bergulir di PTUN Jambi dengan menggugat Bupati Batanghari sebagai tergugat I, Kementerian Pertanian tergugat II dan pihak BPN sebagai tergugat III dengan nomor perkara 43/G/2018/PTUN.JBI.

Komplik sengketa lahan antara SAD vs PT IKU terjadi sejak belasan tahun silam. Komplik itu bermula pada tahun 1995 silam sekelompok masyarakat yang terdiri dari beberapa desa sepakat menyerahkan lahan seluas 1600 hektar melalui KUD Sinar Tani kepada PT IKU untuk dikelola dengan pola mitra 70-30 atau “Bapak dan anak”.

Radani, selaku pihak penggugat mengatakan, namun seiring waktu berjalan faktanya tidak sesuai dengan luas lahan yang disepakati sejak awal yang digarap oleh PT IKU yang mencapai hingga 2000 hektar lebih dengan mengantongi izin dari Pemda Batanghari.

Maka dari itu katanya, pihaknya menggugat Bupati Batanghari selaku pihak yang memberi izin lokasi (HGU) dan izin prinsip serta pihak BPN selaku yang mengeluarkan peta izin lokasi PT IKU.

“Awalnya kita dari empat desa sepakat menyerahkan lahan sebanyak 1600 hektar, namun faktanya didalam izin prinsip mereka (PT IKU-red) mengantongi izin dari Pemda sebanyak 2053 hektar,” ujarnya, saat dijumpai di PTUN Jambi, Rabu (20/2/2019).