Lembaga Peradilan Masih Bobrok, Belum Bersih dari Hakim-hakim Kotor

oleh -220 views
Jakarta, INDIKASINews — Hakim Agung Gayus Lumbuun mengatakan, dengan banyaknya hakim yang tertangkap tangan terkait perkara Tipikor menunjukkan pimpinan Mahkamah Agung (MA) telah gagal membersihkan lembaga peradilan dari hakim-hakim yang kotor terutama terkait kasus suap. Gayus meminta Ketua MA, Hatta Ali dengan jiwa heroiknya untuk mundur dari jabatannya. Kemudian perlu dilakukan evaluasi total di MA.

Ilustrasi
“Banyaknya hakim yang ditangkap perlu ada gerakan yang tegas dan tepat untuk membersihkan lembaga peradilan dari hakim-hakim kotor. Saya meminta Ketua MA, Hatta Ali dan semua pimpinan di MA dengan jiwa heroiknya untuk mundur dari jabatannya. Selanjutnya MA diisi oleh orang-orang yang mempunyai integritas lebih baik guna meningkatkan kepercayaan masyarakat,” kata Gayus yang ditemui Media dalam acara “Keprihatinan Bersama Atas OTT Ketua Pengadilan Tinggi Manado oleh KPK” di Jakarta, Rabu (11/10/17).
Setelah semua pimpinan MA mundur, selanjutnya dibentuk kepemimpinan sementara di MA untuk melakukan evaluasi terhadap hakim di seluruh Indonesia. Dengan demikian kita bisa mendapatkan sebuah peradilan baru dan bersih. Apalagi jika pembentukan kepemimpinan sementara MA itu juga melibatkan pihak lain seperti KPK dan Komisi Yudisial. Sehingga pengawasan dan pencegahan terhadap hakim yang nakal bisa lebih efektif.
Gayus mengemukakan, dengan dipilihnya orang-orang pilihan maka ke depan tidak perlu lagi ada pengawasan dan pembinaan. “Ini akan menjadi kenikmatan dan kenyamanan tinggal di Indonesia karena bentuk hukumnya sudah berbeda. Strasi lembaganya pun sudah berbeda,” paparnya.
Memalukan
Sementara itu, Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI) cukup prihatin atas merosotnya citra lembaga peradilan di Indonesia yang ditandai operasi tangkap tangan/OTT oleh KPK terhadap Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara Sudiwardono pekan lalu.
Kejadian memalukan itu, kata Ketua Umum APPTHI Dr. Laksanto Utomo, dalam jumpa pers Rabu di Jakarta, memperkuat pendapat bahwa dunia peradilan masih bobrok dan belum bersih dari sikap koruptif para hakimnya.
Oleh karena itu, APPTHI meminta Ketua MA Hatta Ali melakukan reformasi total dan bersikap transparan terhadap mekanisme pengangkatan para ketua pengadilan tinggi (KPT) agar kejadian serupa tidak terulang lagi.
Jumpa pers tersebut dilakukan sebagai tanggapan atas adanya OTT KPK terhadap Ketua Pengadilan Tinggi Manado, Sudiwardono yang diduga menerima suap, atau menerima panjar sekitar 53 ribu dolar Singapura. Kini yang bersangkutan resmi ditahan KPK bersama seorang anggota Komisi XI DPR Fraksi Golkar.
Dalam jumpa pers itu juga dihadiri Hakim Agung Prof. Dr. Gayus Lumbuun, Ketua Dewan Pembina APPTHI Prof. Dr. Faisal Santiago dan para pengurus lainnya, Laksanto menambahkan, OTT terhadap KPT Manado tentu mempermalukan institusi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Indonesia karena menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap peradilan.
Dengan demikian, tak ada jalan lain agar Ketua MA secara kesatria menyampaikan pertanggungjawabannya kepada publik, termasuk mengundurkan diri dari jabatannya guna memberikan pembelajaran yang berharga terhadap dunia peradilan di Indonesia.

Melangkahi
Senada Laksanto, maka Hakim Agung Gayus Lumbuun mengatakan, saat ini Ketua MA sering melangkahi para anggota hakim agung lainnya, khususnya dalam pengangkatan para ketua pengadilan tinggi.
“Peraturan Presiden No 13 Tahun 2015 sebagai penyempurnaan dari ketentuan sebelumnya, antara lain menyebutkan, pimpinan Mahkamah Agung itu terdiri dari Ketua dan wakil ketua, termasuk ketua bidang pidana, perdata dan bidang lainya. Namun saat ini hal itu sering disimpangi atau diabaikan sehingga dalam pengangkatan KPT oleh Ketua MA cukup dominan,” katanya.
Menurut Gayus, yang dilakukan Ketua MA saat ini ibarat “menggaruk tubuh badan yang tidak gatal.” Artinya, kesalahan ditimpakan kepada pihak lain seperti Dirjen Peradilan Umum (Badilum).
“Hal itu tidak baik bagi kelangsungan manajemen MA dimasa depan, karena yang harus bertanggung jawab adalah ketua MA bukan dilimpahkan kepada Dirjen Badilum,” katanya.
Sebagai hakim agung, katanya, mereka ini seolah hanya dijadikan “algojo” untuk menyelesaikan putusan yang menumpuk di pengadilan, tetapi jika terjadi kerusakan di tumbuh MA, semua anggota hakim agung tentu akan terkena getahnya.
“Itulah sebabnya, saya konsisten agar semua pimpinan di MA mengundurkan diri agar diisi oleh orang-orang yang mempunyai integritas lebih baik guna meningkatkan kepercayaan masyarakat,” katanya. (ht-red)

Loading...