‘Mangkir’ Panggilan KPK, Setya Novanto Sebar Sembako di Kupang

oleh -264 views
Kupang, INDIKASINews — Ketua DPR, Setya Novanto, berjanji akan menyiapkan beasiswa bagi anak-anak warga pemulung di Kota Kupang agar mereka menikmati dunia pendidikan secara memadai di masa mendatang. Sejak bertahun lalu, dia memiliki Setya Novanto Centre, di Kupang.
“Akan kami siapkan beasiswa-beasiswa bagi anak-anak pemulung, saya sebagai ketua DPR tentu akan menyiapkan beasiswa untuk anak-anak pemulung itu,” kata Novanto saat bertemu para pemulung se-Kota Kupang di Sekolah PAUD, Kelurahan Oesapa Barat, Senin (13/11/17).
Dalam kunjungan kerjanya, Novanto yang kembali menjadi tersangka kasus mega korupsi KTP elektronik, juga membagi-bagikan sembako untuk puluhan para warga pemulung di ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur itu.
Ia mengakui, pemulung memiliki kontribusi kerja nyata untuk kepentingan rakyat terutama bagi kebersihan Kota Kupang yang menurutnya semakin hari semakin bersih. “Tanpa pemulung Kota Kupang tidak bisa bersih,” katanya dikutip Antara.
Menurut dia, kehidupan para pemulung di daerah itu juga semakin diberdayakan melalui sekolah yang didirikan seorang warga pemulung, Yoseph Blikololong, untuk menampung anak-anak keluarga pemulung.
“Pembinaan yang dilakukan Pak Yoseph Blikololong ini luar biasa apalagi sudah mendapat penghargaan sehingga ke depannya para pemulung diharapkan menjadi kekuatan rakyat,” katanya.
Novanto berpesan agar para pemulung terus bekerja keras secara baik untuk menghidupi keluarga dan meyekolahkan anak-anak mereka ke berbagai jenjang pendidikan.
“Anak-anak pemulung sekarang banyak menjadi sarjana dan menempati departemen-departemen,” katanya.
‘Mangkir’ Panggilan KPK
Setnov kembali tidak memenuhi pemanggilan ketiga kalinya dari Komisi Pemberantasan Korupsi Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Anang Sugiana Sudihardjo dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi KTP-elektronik (KTP-e).
“Pagi ini, KPK menerima surat terkait dengan ketidakhadiran Setya Novanto sebagai saksi untuk tersangka Anang Sugiana Sudihardjo. Alasan yang digunakan adalah terkait izin presiden.” Kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Senin (13/11/17).
Pada surat tertanggal 6 November 2017 yang ditandatangani Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal DPR RI terdapat lima poin yang pada pokoknya menyatakan Setya Novanto tidak dapat memenuhi panggilan KPK sebagai saksi.
Menurut surat tersebut panggilan terhadap Setya Novanto harus dengan izin tertulis dari Presiden Republik Indonesia.

(Baca: KPK Siap Jemput Paksa Novanto Jika Kerap Mangkir Ketika akan Diperiksa)

Pada pemanggilan pertama, Senin (30/10) lalu Setya Novanto juga tidak memenuhi panggilan KPK sebagai saksi untuk tersangka Anang Sugiana Sudihardjo karena ada kegiatan lain di daerah pada masa reses DPR RI.
Setya Novanto juga telah ditetapkan kembali menjadi tersangka kasus dugaan korupsi KTP-elektronik (KTP-e) pada Jumat (10/11).
Setya Novanto selaku anggota DPR RI periode 2009-2014 bersama-sama dengan Anang Sugiana Sudihardjono, Andi Agustinus alias Andi Narogong, Irman selaku Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri dan Sugiharto selaku Pejabat Pembuat Komitment (PPK) Dirjen Dukcapil Kemendagri dan kawan-kawan diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koporasi, menyahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sehingga diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara atas perekonomian negara sekurangnya Rp2,3 triliun dari nilai paket pengadaan sekitar Rp5,9 triliun dalam pengadaan paket penerapan KTP-E 2011-2012 Kemendagri.
Setya Novanto disangkakan pasal 2 ayat 1 subsider pasal 3 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP atas nama tersangka.
Sebelumnya Ketua Umum Partai Golkar itu juga pernah ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus proyek KPK-e pada 17 Juli 2017 lalu.
Namun Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Hakim Tunggal Cepi Iskandar pada 29 September 2017 mengabulkan gugatan praperadilan Setya Novanto sehingga menyatakan bahwa penetapannya sebagai tersangka tidak sesuai prosedur.
KPK telah menetapkan Anang yang merupakan Dirut PT Quadra Solution sebagai tersangka dugaan kasus korupsi KTP-e pada 27 September 2017.
PT Quadra Solution merupakan salah satu perusahaan yang tergabung dalam konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) sebagai pelaksana proyek KTP-elektronik (KTP-e) yang terdiri dari Perum PNRI, PT LEN Industri, PT Quadra Solution, PT Sucofindo, dan PT Sandipala Artha Putra.
Anang Sugiana Sudihardjo diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya atau jabatannya sehingga diduga mengakibatkan kerugian negara sekurang-kurangnya Rp2,3 triliun dari nilai paket pengadaan sekitar Rp5,9 triliun dalam paket pengadaan KTP-e pada Kemendagri.
Indikasi peran Anang Sugiana Sudihardjo terkait kasus itu antara lain diduga dilakukan bersama-sama dengan Setya Novanto, Andi Agusitnus alias Andi Narogong, Irman dan Sugiharto dan kawan-kawan.
Anang disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) atas pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (ht-in/red)

Loading...