PBB : Ada Indikasi Muatan Kepentingan Dari Desakan Pergantian Wali Kota Jakarta Barat

oleh -62 views
. Lintang Fisutama Ketua Pemuda Pembebas Bangsa Provinsi DKI Jakarta dan Manager Club Bola BMS FC.

INDIKASINews, Jakarta — Desakan permintaan pergantian walikota Jakarta Barat syarat dengan Muatan kepentingan, Hal ini di sampaikan oleh R. Lintang Fisutama Ketua Pemuda Pembebas Bangsa Provinsi DKI Jakarta, “Ada sebuah gerakan yang terstruktur, sistematis dan masif yang menginginkan pergantian pak walikota Jakarta barat, Pergantian atau pengangkatan walikota sebetulnya ini adalah hak prerogatif Pak PJ gubernur DKI Jakarta, jangan diganggu gugat”, Ujarnya.

“Saya sangat yakin pak Heru tidak akan bisa di intervensi oleh pihak manapun, pak Heru pasti melihat secara rasional mana yang telah bekerja keras secara maksimal. Terlebih pak Heru bukan orang baru di Jakarta , beliau sangat pengalaman” tegas Manager Club Bola BMS FC ini.

Seperti diketahui Bersama, muncul polemik saat Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengizinkan Pelaksana tugas (Plt), Penjabat (Pj), maupun Penjabat sementara (Pjs) kepala daerah memberhentikan hingga memutasi pegawai tanpa izin dari Kemendagri. Hal itu, tercantum dalam Surat Edaran (SE) Nomor 821/5292/SJ yang diterbitkan Kemendagri. SE yang diteken pada 14 September 2022 itu ditujukan kepada gubernur, bupati/wali kota di seluruh Indonesia.

Salah satu bunyi poin dalam Surat Edaran (SE) Nomor 821/5292/SJ adalah Pemberhentian, pemberhentian sementara, penjatuhan sanksi dan/atau tindakan hukum lainnya kepada pejabat/Aparatur Sipil Negera di lingkungan pemerintah daerah provinisi/kabupaten/kota yang melakukan pelanggaran disiplin dan/atau tindak lanjut proses hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

Dibagian lain juga mengatur Persetujuan mutasi antardaerah dan/atau antarinstansi pemerintahan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, tidak perlu lagi mengajukan permohonan persetujuan tertulis’ Meski begitu, Pj, Plt, atau Pjs harus melaporkan Mendagri paling lambat 7 hari kerja sejak dilakukannya tindakan kepegawaian pemberhentian atau mutasi.

“Pak Heru selaku Pj Gubernur memang bisa melaksanakan SE itu, namun untuk mutase pejabat internal daerah seperti pengisian jabatan tinggi pratama dan administrator, Pj, Plt, dan Pjs Kepala Daerah tetap harus mendapatkan izin tertulis dari Mendagri. Dan Posisi Walikota adalah salah satunya” sambung Lintang.

Lebih lanjut Lintang menyampaikan bahwa Untuk menghindari Abuse of power sebagaimana menjadi kekhawatiran banyak pihak, PP No. 94 tahun 2021 tealah memberikan rambu. Surat Edaran (SE) itu adalah legal standing untuk membantu percepatan pengambilan keputusan.

“Jadi untuk para walikota hendaknya tetap fokus melayani masyarakat, kami dari masyarakat akan mengawal setiap kebijakan. Dan untuk beberapa kelompok yang mendesak adanya mutasi pejabat dilingkungan daerah diharapkan untuk tidak menjerumuskan Pak Heru melakukan penyalah gunaan wewenang yang seolah berdasar aspirasi padahal ada muatan kepentingan didalamnya” Pungkas Lintang. (Tim)

Loading...

No More Posts Available.

No more pages to load.