Pemprov DKI Akan Potong Tunjangan Kinerja Daerah dan Pembelian Lahan

oleh
84 views
Jakarta, INDIKASI News — Selain memangkas alokasi anggaran bantuan sosial (bansos) dan hibah, Pemprov DKI Jakarta juga memotong Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) dan pembelian lahan. “Banyak pos anggaran yang harus dikurangi untuk menyesuaikan pagu anggaran belanja 2014 sebesar Rp 63,65 triliun,” kata Sekda M. Saefullah di Balaikota, Gambir, Senin (20/4).
Menurutnya, APBD DKI tahun ini menggunakan pagu belanja tahun lalu, terpaksa harus mengurangi pos anggaran yang dinilai tidak terlalu prioritas. Selisihnya lebih dari Rp 3 triliun dari anggaran yang diharapkan pemerintah sama dengan APBD 2014 sebesar Rp 72,9. Anggaran yang disahkan Kemdagri sebesar Rp 63,65 triliun ditambah penyertaan modal pemerintah (PMP) sebesar Rp 5,6 triliun, sehingga totalnya di bawah Rp 70 triliun.
Untuk itu, banyak mata anggaran yang dipangkas atau bahkan dihapus habis, seperti kegiatan di luar daerah, dan sebagainya. “Khususnya alokasi TKD sebesar Rp 7 triliun juga dipangkas menjadi Rp 6 triliun, sehingga nanti pemanfaatannya harus benar-benar efektif,” kata Saefullah, mantan Walikota Jakarta Pusat.
Adapun dana untuk pembelian lahan, termasuk pembebasan lahan pembangunan Waduk Ciawi, Bogor, juga dikurangi. “Untuk pengadaan lahan, anggarannya dikurangi sekitar Rp 300 milliar,” papar Saefullah sambil menambahkan anggaran sudah mulai bisa dipergunakan.
Sementara itu sejumlah PNS dan tenaga honorer di Pemprov DKI juga mengaku belum jelas tentang tunjangan maupun honor mereka yang dibayar pakai dana APBD.
“Terus terang, hingga saat ini kami belum tahu berapa sebenarnya TKD yang akan kami terima, karena tak pernah ada penjelasan dari atasan,” ujar Ahmad, satu staf yang mengaku selama tahun ini baru terima TKD Januari dan Februari sebesar Rp 5 juta. “Tapi kabar burung yang berembus di luaran bahwa gaji PNS DKI paling rendah sekitar Rp 15 juta, kenyataannya tak seindah itu,” tambahnya.
Hal senada diungkapkan Johny, salah satu honorer yang digaji dari APBD. “Kami sejak Januari 2015 hingga sekarang belum terima gaji seperak pun. Utang sudah menumpuk di sana-sini, belum lagi nunggak bayar kos,” keluhnya sambil menambahkan honor per bulannya sekitar Rp 5 juta. (pk)