Penghuni Rusunawa Menunggak Biaya Sewa Sebesar Rp 32 Miliar?

oleh -176 views
Jakarta, INDIKASINews — Penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) menunggak biaya sewa sebesar Rp 32 miliar. Sebagian yang menunggak sewa adalah korban gusuran yang dilakukan Pempov DKI beberapa waktu lalu.
Setelah digusur, mereka dipaksa pindah ke rusunawa dan kehilangan mata pencaharian sebelumnya. Usai mendapatkan rusunawa, korban gusuran harus membayar uang sewa setiap bulannya. Namun, tidak adanya penghasilan membuat penghuni menunggak sewa berbulan-bulan.
Melihat fakta yang ada, Anggota DPD RI, Fahira Idris, menilai penggusuran warga dan memaksa mereka pindah ke berbagai rusun yang ada di Jakarta tidak membuat kehidupan warga menjadi lebih baik.
Ilustrasi
Selain itu, tunggakan ini juga menunjukkan kegagalan Pemprov DKI Jakarta memberdayakan ekonomi warga rusun yang mayoritas adalah korban gusuran yang bukan hanya kehilangan rumah tetapi juga mata pencaharian.
“Kalau punya penghasilan warga tidak mungkin akan menunggak. Mereka itu bukan hanya kehilangan rumah tetapi juga mata pencaharian. Padahal dulu ‘alasan mulia’ menggusur dan memindahkan warga ke rusun adalah agar kehidupan warga lebih baik, tetapi nyatanya sebaliknya. Mereka harus dibantu bukan dihardik,” ujar Fahira dalam siaran persnya, hari ini.
Fahira mengungkapkan, penunggakan sewa rusun akan menjadi bom waktu yang pasti akan meledak akibat ketidakseriusan Pemprov DKI mengeksekusi program-program pemberdayaan ekonomi warga rusun.Dirinya juga pesimis Gubernur DKI Jakarta saat ini dan jajarannya punya terobosan konkret dan komprehensif untuk menyelesaikan persoalan penunggakan ini
Jadikan rusunawa sentra ekonomi kreatif
Fahira meminta kepada gubernur dan wakil gubernur terpilih yakni Anies-Sandiaga untuk menjadikan rusun-rusun di Jakarta terutama yang mayoritas diisi warga korban gusuran sebagai sebagai sentra-sentra ekonomi kreatif (ekraf).
“Kenapa ekraf, karena selain padat karya juga menyerap banyak tenaga kerja serta punya pangsa pasar. Memang sudah ada satu dua rusun yang ekonomi warganya diberdayakan, tetapi masih jauh dari maksimal,” kata Fahira.
Wakil Ketua Komite III DPD yang membidangi sektor ekonomi kreatif ini menjelaskan menjadikan rusun sebagai sentra kreatif harus komprehensif dan berkelanjutan yaitu dimulai dari melatih warga rusun untuk menjadi orang-orang kreatif, kemudian dukung mereka dengan berbagai sumber daya, pembiayaan, pemasaran dan teknologi. Satu lagi yang juga sangat penting segera direalisasikan adalah kelembagaan insan-insan kreatif di semua rusun
“Jadi ciptakan dulu insan-insan kreatif di rusun-rusun karena ini inti dari ekonomi kreatif. Jika sudah kreatif mereka akan mencari jenis usaha yang sesuai dengan kemampuan, kapasitas, dan kondisi mereka. Kemudian bantu pembiayaan yang dikuatkan dengan pemasaran dan dukungan teknologi. Kalau ini berjalan baik, mereka bukan hanya mampu membayar sewa rusun tetapi juga menjadi pengusaha-pengusaha baru,” pungkas Fahira. (smr/rn-red)

Loading...