Pilkada Serentak 2018 Akan Diwarnai Berita Hoax?

oleh -328 views

Jakarta, INDIKASINews — Berita hoaks, bohong, propaganda, dan SARA akan kembali mewarnai dan terulang di Pilkada serentak 2018 dan pemilu 2019. Hal ini disebabkan kondisi sosial politik 2014 dan pilkada DKI 2017 dinilai belum selesai sampai saat ini.

Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi I DPR RI Arief Suditomo di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (27/11/17)
Menurutnya, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah kampanye anti hoax dengan melibatkan Kominfo RI, IKAP, P3PI untuk mensosialisasikan Pasal 27 UU Nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) ke kampus-kampus, ormas, dan masyarakat.
“Dalam UU ITE itu sudah dijelaskan jika pencemaran nama baik itu dilarang dan dikenai sanksi pidana. Selain, sosialiasi UU ITE, kunci utamnya untuk masyarakat adalah pendidikan,” papar politisi Hanura ini.
“Kita khawatir, tapi tidak takut dengan maraknya hoaks tersebut. Bahkan, saat ini ada anggota dewan yang punya ‘cyber army’ hanya untuk mencounter berita-berita yang buruk tentang dia,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pendidikan sebagai vaksin supaya masyarakat dapat menghadapi hoaks, mencerna, menganalisis dan memahami bahwa berita-berita hoaks itu tak dapat dipertanggungjawabkan.
Antisipasi pemerintah
Direktur Jenderal Otonom Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono, sebelumnya, mengingatkan potensi gejolak dalam rapat persiapan Pilkada serentak 2018 beberapa waktu lalu. Menurut Sumarsono, potensi permasalahan dalam Pilkada, harus sejak dini dicermati, sehingga pada hari pemungutan nanti, tak terjadi bentrokan. “Saya mengajak bapak ibu melihat potensi permasalahan dalam Pilkada serentak 2018,” katanya.
Masalah yang mungkin muncul, kata dia, terkait dengan perekaman data kependudukan oleh Dukcapil masing-masing, termasuk di dalamnya pembaruan data penduduk. Menurutnya, ini memerlukan dukungan dari seluruh pihak, terutama kepala daerah.
“Kedua, soal NPHD dengan Bawaslu terdapat beberapa permasalahan di antaranya, sebagian besar Panwas di kabupaten dan kota masih dalam proses pembentukan karena lembaganya bersifat adhoc,” ujarnya.
Terkait ini, kata Sumarsono, pemerintah telah menerbitkan surat yang ditujukan kepada Pemda. Jika Panwas kabupaten atau kota belum terbentuk, pembahasan NPHD Panwas tersebut dapat dilakukan oleh Bawaslu provinsi masing-masing. ” Ini short-cut untuk lebih mempercepat,” katanya.
Permasalahan ketiga, lanjut Sumarsono, terkait dengan Pilkada di Papua. Ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, di antaranya luas wilayah, pengamanan, tantangan kondisi geografis, tingginya aktivitas distribusi logistik dan cakupan wilayah kerja penyelenggara Pilkada di sana. Permasalahan lainnya adalah pengaturan khusus di Papua yang merupakan daerah khusus yang bersifat asimetris.
“Misalnya, seperti pemberlakuan sistem noken. Keempat, rujukan indeks kerawanan Pilkada menjadi salah satu parameter dalam mewaspadai daerah yang rawan gangguan, kelompok separatis dan rawan konflik,” tutur Sumarsono.
Selain itu, Sumarsono juga mengingatkan tentang area risiko. Ada beberapa risiko yang perlu diantisipasi. Pertama resiko umum, seperti faktor gangguan alam di 2018. Misalnya, cuaca buruk, gunung meletus, gempa bumi, banjir dan lain-lain. Sementara itu, faktor keamanan yang harus diwaspadai adalah terorisme, separatisme, radikalisme, unjuk rasa dan konflik komunal.
“Faktor politik hukum, misalnya DPT yang belum selesai. Putusan MK terkait cuti kampanye petahana. Faktor lainnya yang masuk risiko umum adalah distribusi, logistik terhambat, rendahnya partisipasi, netralitas penyelenggara, kemungkinan adanya intervensi asing yang merugikan kepentingan Indonesia,” Sumarsono menguraikan.
Hal lain yang harus dicermati kata dia adalah reiiko yang berpotensi muncul dalam setiap tahapan. Pertama saat pendaftaran, seperti konflik kepengurusan partai atau menyangkut distribusi logistik Pilkada. Keterlambatan logistik suara tiba di TPS juga harus jadi perhatian dan kemungkinan adanya upaya pencurian atau sabotase dari logistik pemilihan.
“Selanjutnya pada tahap kampanye yaitu terkait protes parpol kepada KPUD, kemungknian terjadinya bentrok atau kerusuhan massa, perusakan atau pembakaran alat peraga,” kata dia.
Di masa tenang juga kata Sumarsono, kemunkgkinan masih menyisahkan beberapa risiko. Misalnya, terkait dengan money politik dan kampanye hitam, atau sabotase, ancaman penculikan, boikot Pilkada dan kampanye golput. Saat pemungutan suara, risiko yang harus diantisipasi adalah money politic, keributan atau kerusuhan di TPS.
“Di tahap penghitungan dan rekap, protes dan kerusuhan, manipulasi dan penggelembungan hasil, mengulur-ulur waktu penghitungan suara. Ini perhitungan risiko,” ujarnya.
Sementara itu, dalam tahapan penetapan pemenang, hal yang harus diantisipasi adalah kemungkinan munculnya protes atau unjuk rasa yang kemudian di ikuti perusakan, bentrokan massa, ancaman sabotase dan pemblokiran jalan.
“Semua itu mudah-mudahan tidak terjadi. Mudah-mudahan bisa aman, nyaman dan damai. Namun, tidak ada salahnya, kita dari segi pengamanan mengantispasinya,” ujarnya. (rn-in/red)

Loading...

No More Posts Available.

No more pages to load.