Proyek 14 Kantin di RSUD Kayuagung ‘Kangkangi’ Aturan

oleh -30 views
Proyek 14 Kantin di Area RSUD KayuAgung

INDIKASINews, OKI — 14 kios kantin di dalam kawasan RSUD Kayuagung, diduga banyak menyalahi aturan dan tidak transparan, begitu juga dengan papan pemilik perusahaan proyek yang tidak ada sehingga hal ini menuai pertayaan berbagai kalangan terutama diungkapkan salah satu Kadiv LGMI (Lembaga Garuda Muda Indonesia) Liberti H Murod.

Liberti H Murod memaparkan, untuk pembangunan dalam angaran negara wajib setiap CV maupun PT memasang papan proyek bangunan “yang tertuang dalam uud nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan impormasi publik sehingga kuat dugaan pembangunan proyek 14 kios kantin RSUD ada penyimpangan sehingga jadi topik siapa yang bertanggung jawab dalam tander pembangunan ini.ungkap Liberti kadiv kpk (LGMI) lembaga garuda muda indonesia wilayah ogan komring ilir oki…

Pemasangan papan proyek bangunan oleh CV maupun PT, Liberti mengungkapkan “Mesti dilakukan.disetiap Bangunan Sebab kalau tidak ada papan merek pemilik tander proyek, bangunan tersebut diduga proyek siluman dan pengerjaannya tidak sesuai aturan yang berlaku, ditambahnya lagi informasi yang diterima dari pihak kontraktor bernama jeri biaya pembangunan 14 kios tersebut memakan biaya sekira Rp 400 juta,dan diduga ke 14 kios kantin tersebut sudah ada pemiliknya dengan anggaran sewa 10 juta pertahun setiap satu kios,” ungkapnya.

Di tambah Liberti, saat menemui pihak RSUD Kayuagung, melalui Kabag TU Iskandar Fuad, di komfirmasi di ruang kerjanya senin (07/01/19) untuk dimintai keterangan dalam perihal tersebut menimbulkan kejanggalan surat perjanjian kesepakatan kerjasama MoU dengan pihak ketiga (CV Latansa), diminta untuk di foto sebagai bukti namun pihak RSUD tidak di memperbolehkan,” ujar liberti.

Di sekilas dirinya melihat surat perjanjian kerjasama MoU tersebut dibuat melalui pihak Notaris dari luar wilayah Kabupaten OKI, yang belum diketahui alamatnya,apalagi pihak ketiganya dalam hal ini CV Latansa beralamatkan kota madya Palembang,dengan nama direktur berinisial Jeri begitu juga kontraktor nya.hal ini jelas sudah menyalahi aturan,” ungkap Liberti,usai setelah mengecek data CV Latansa di dinas penanaman modal dan pelanyanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) Kabupaten OKI.

Di lain sisi Melalui petugas DPMPTSP yang tidak bisa disebutkan namanya, saat dimintai keterangan untuk mengecek data legalitas CV Latansa mengatakan, “tidak ada pak CV tersebut didata kita,” ungkap petugas Dinas penanaman modal dan pelanyanan terpadu satu pintu di ruang kerjanya…

Dengan hal ini liberti selaku organisasi lembaga garuda muda indonesia (LGMI) menyanyangkan dari pihak RSUD tidak tranparan untuk Bangunan proyek tersebut bersambung, tandasnya.

Penulis: BGS-IN
Editor: Red