Rakyat Menunggu Keberanian KPK Tangkap Pelaku Korupsi e-KTP Lainnya

oleh -249 views
Jakarta, INDIKASINews — Berbagai kalangan rakyat indonesia, sejumlah pengamat hukum dan lembaga antikorupsi menunggu keberanian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan kembali tersangka lainnya yang terlibat dugaan korupsi proyek e-KTP yang merugikan negara Rp2,3 triliun. Pasalnya, berdasarkan dakwaan yang sempat disusun jaksa KPK, disebutkan puluhan nama anggota DPR diduga menikmati uang suap proyek ini.
Dalam dakwaan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Sugiharto, dan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Irman terungkap puluhan anggota DPR menerima dana proyek e-KTP.
“KPK harus berani menetapkan tersangka lainnya dalam kasus e-KTP,” tegas pengamat hukum dari Universitas Al Azhar Prof Suparji Ahmad kepada Mediat, Selasa (21/11/17).
Menurut Suparji, saat ini publik mengharapkan pihak lain yang diduga terlibat dalam proyek e-KTP juga harus bertanggung jawab. Apalagi sejumlah anggota DPR yang menerima uang haram dari proyek e-KTP juga telah mengembalikan uang tilepan tersebut ke KPK. Mengembalikan uang korupsi ke KPK tidak bisa mengurangi atau menghilangkan perbuatannya mengkorupsi uang rakyat.
Oleh karena itu KPK harus segera periksa dan melimpahkan berkas perkara Novanto ke pengadilan. “Jika pengadilan terungkap ada pihak lain terlibat dan ada bukti yang cukup maka KPK perlu menindaklanjutinya,” paparnya.
Ketua Perhimpunan Masyarakat Madani (Prima) Sya`roni juga mendesak KPK menangkap seluruh terduga penerima dana e-KTP.
“Dalam kasus e-KTP semua pihak yang terlibat dan menikmati dana e-KTP harus ditangkap. Dengan ditangkapnya Setnov maka sudah menjadi kemajuan yang luar biasa untuk menjerat pihak lain yang dibawanya. Istilahnya sudah pecah telur. Mudah-mudahan nanti nama-nama yang lain akan cepat memyusul,” tegasnya.
Tersangka lain
Dikonfirmasi terkait upaya KPK mempercepat dan menjerat tersangka lain dalam kasus e-KTP, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, saat ini KPK belum menentukan untuk mempercepat dan menjerat tersangka lain. Hal itu karena disesuakan dengan hukum acara yang berlaku.
“Kasus e KTP masih berjalan. Saat ini e-KTP ada tiga tersangka yakni SN (Setya Novanto), MN (Markus Nari) dan ASS (Anang Sugiana Sudiharjo, Dirut PT Quadra Solution). Ada beberapa saksi yang dibutuhkan untuk tersangka SN dan ASS. Ada cross cutting kalau dibutuhkan keterangan akan dilakukan pemeriksaan Andi Agustisnus (terdakwa perkara e-KTP) mengenai pertemuan-pertemuan dugaan aliran dana dan pengadaan e-KTP,” papar Febri di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (21/11/17).
Bongkar Semua
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Roy Suryo, mengatakan, KPK harus berani membongkar secara tuntas dugaan korupsi e-KTP “Siapapun yang terlibat harus dibuka kepada publik, bongkar saja semua,” tutur Roy di Jakarta, Selasa (21/10/17).
Dia berharap Novanto dapat lebih kooperatif kepada aparat hukum untuk membuka nama-nama yang terlibat dalam kasus tersebut. Menurutnya, mega korupsi E-KTP ini bukan hanya melibatkan Gubernur aktif, namun juga pejabat negara setingkat menteri dan menteri aktif. “Ada gubernur yang ikut terlibat, buka saja. Ada pejabat yang terlibat, harus dibuka namanya,” tambah Roy.
Ia menambahkan, partainya akan kooperatif kepada KPK jika ada kader kader partai demokrat yang terlibat dalam kasus tersebut.
Senada dengan Roy, Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat, Benny Kabur Harman, juga meminta KPK untuk segera mengungkap kelanjutan proses hukum pasca ditahannya Novanto. “Kalau enggak dibuka, ini kan namanya pilih kasih,” kata Benny di Jakarta, Selasa (21/11/17).
“Itu kan kami sudah tantang, itu buka Hambalang, buka itu e-KTP, buka TransJakarta, buka BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia), buka itu semua,” tambahnya.
Tindak Tegas
Presiden Partai Keadilan Sohibul Imam menegaskan sikap partainya yang akan menindak tegas kadernya yang terbukti ikut menerima dana suap E-KTP. Ditegaskannya, diantara nama kader PKS yang diduga menerima suap sudah dipanggil DPP untuk diminta klarifikasinya.
“Ada dua nama dan mereka sudah menegaskan tidak menerima dana itu,” jelasnya.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono, mengatakan, KPK dan PPATK harus mengungkap semua penerima aliran dana uang suap proyek e- KTP secara terang benderang.
“Jika uang suapnya dikirim via bank PPATK bisa ungkap. Tapi kalau cash and carry gak bisa, tapi KPK bisa ungkap aliran dana suap itu. Yang jelas aliran dana itu harus diungkap karena sudah merusak marwah pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam hal pemberantasan korupsi,” ujar Poyuono. (ht-in/red)

Loading...