Rekomendasikan Wartawan Dipidana, Pertanda Dewan Pers Tuna Jurnalisme dan Perundangan

oleh
155 views
Foto: Wilson Ketua Umum PPWI Nasional

Oleh: Wilson Lalengke

INDIKASINews, Jakarta — Menurut the American Press Institute, mengutip bukunya Bill Kovach dan Tom Rosenstiel ‘The Elements of Journalism’, tujuan utama jurnalisme dituliskan seperti ini: “The purpose of journalism is to provide citizens with the information they need to make the best possible decisions about their lives, their communities, their societies, and their governments”. Terjemahan bebasnya kira-kira begini: Tujuan jurnalisme adalah untuk memenuhi kebutuhan warga masyarakat terhadap informasi yang cukup dalam rangka pengambilan keputusan terbaik bagi kehidupan mereka, komunitasnya, bangsa dan pemerintahnya.

Berdasarkan definisi tersebut, dalam rangka mencapai tujuan jurnalisme, setiap jurnalis dituntut untuk melakukan kegiatan jurnalistiknya, meliputi: mengumpulkan, menyimpan/mendokumentasikan, mengolah, dan menyebarluaskan informasi kepada publik. Kecukupan informasi dan data yang dikumpulkan memegang peranan penting terkait dengan pemenuhan kebutuhan informasi oleh warga masyarakat. Ke-akurat-an, ke-lengkap-an, ke-komprehensif-an, ke-aktual-an, dan ke-detail-an informasi tentang suatu masalah menjadi standard untuk mengukur keterpenuhi atau ketidak-terpenuhinya kebutuhan warga terhadap informasi yang diperlukan.

Di tataran praktek, karya jurnalistik yang benar itu hakekatnya ditentukan oleh tercakupnya seluruh unsur-unsur informasi yang biasanya dirumuskan dalam 5W+1H (who, what, when, where, why, dan how atau dalam Bahasa Indonesia: siapa, apa, kapan, dimana, mengapa, dan bagaimana). Adapun proses check and recheck, konfirmasi, dan validasi data diperlukan dalam rangka memastikan bahwa keenam unsur (red – 5W+1H) itu sudah terpenuhi, faktual, akurat, dan detail.

Dalam banyak penulisan berita terkait sebuah peristiwa yang bernuansa konflik melibatkan dua atau lebih pihak, wartawan sering dituntut untuk melakukan konfirmasi kepada dua bela pihak yang berseberangan. Hal ini bisa dipandang penting, tetapi bukan menjadi kewajiban mutlak. Pasalnya, sangat kecil kemungkinan untuk mendapatkan informasi dari kedua pihak yang berkonflik. Upaya menggali informasi dari dua kubu yang berseberangan hanya dapat dilakukan oleh para warga terlatih, seperti intelijen militer, polisi, jaksa, KPK, dan mereka yang dilengkapi peralatan khusus, semisal alat sadap, alat perekam dan kamera tersembunyi. Wartawan tidaklah mungkin dipaksa melakukan hal itu.

Untuk mendapatkan informasi yang cukup sesuai kebutuhan publik dari kedua belah pihak yang berseteru, misalnya dalam kasus konflik masyarakat Pulau Laut di Kalimantan Selatan dengan PT. MSAM milik konglomerat lokal, Haji Isam, mekanisme hak jawab dan hak koreksi atas sebuah pemberitaan disediakan oleh UU No. 40 tahun 1999 sebagai jalan keluarnya. Artinya, ketika sebuah berita yang masih ‘berat sebelah’ dipublikasikan, maka informasi dari pihak sebelahnya lagi menjadi wajib dikeluarkan oleh pihak yang merasa belum dikonfirmasi. Tugas media adalah menayangkan artikel atau berita yang berisi hak jawab dan/atau hak koreksi dari pihak sebelah dimaksud.