SAD Batanghari Laporkan Gugatan Pencabutan Izin PT IKU ke PTUN Jambi

oleh -203 views
SAD bersama Robiansyah & rekan Laporkan Gugatan Pencabutan Izin PT IKU ke PTUN Jambi, Kamis (6/12/18).

INDIKASINews, Jambi — Masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi melalui kuasa hukumnya laporkan gugatan pencabutan izin PT Indo Kebun Ungul (IKU) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jambi, Kamis (6/12/18).

Kepala Suku Anak Dalam Kabupaten Batanghari, Radani lewat kuasa hukumnya, Robiansyah & Rekan. Menggugat PT Indo Kebun Ungul (IKU) yang diduga menguasai lahan Suku anak Dalam sejak tahun 1997 yang dijanjikan sebagai kemitraan bapak angkat dan anak angkat sebagai mitra koperasi dalam pengelolaan pembagian hasil 70 – 30 hasil panen yang dijanjikan PT IKU terhadap suku anak dalam Kabupaten Batanghari, Jambi.

Namun pembagian hasil yang sudah disepakati tidak sesuai dengan harapan masyarakat suku anak dalam, sebagaimana yang sudah disepakati 70 penghasilan untuk perusahaan dan 30 persen untuk warga suku anak dalam, namun hal tersebut tidak terialisasi oleh Koperasi Sinar Tani yang bernaung dibawah perusahaan PT Indo Kebun Unggul Kabupaten Batanghari, Jambi.

Dengan surat gugatan nomor 43/G/2018/PTUN/JBJ yang dikeluarkan Pengadilan Tata Usaha Negeri Jambi, Suku Anak Dalam meminta hak atas lahannya yang dikuasai oleh PT IKU segera dikembalikan.

“Kami meminta hak atas lahan yang dikuasai PT IKU kepada kami sebagai suku anak dalam,” ungkap Radani, kepala suku anak dalam Kabupaten Batanghari, Jambi.

Menindaklanjuti surat keputusan pengadilan nomor 127/pidato/PT/JBJ, yang sudah ditetapkan pengadilan Tinggi Jambi, sesuai dengan tuntutan Suku Anak Dalam yang belum diserahkan dari tahun 2007 Sampai saat sekarang 2018.

Untuk diketahui, lahan yang dikuasai PT Indo Kebun Ungul (IKU) beralamat di Dusun Sialang Punguk, Desa Muara Singoan, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Rapat terbuka tim terpadu bersama masyarakat sudah dilakukan sesuai dengan surat
undangan nomor 005/4465/ Kesbangpol Kabupaten Batanghari Jambi yang dihadiri seluruh tokoh masyarakat Suku Anak Dalam Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi untuk meminta penyerahan lahan segera dilakukan Pemerintah Kabupaten Batanghari, Jambi. Melalui tim terpadu terdiri dari anggota Kesbangpol, Polres Batanghari, Dandim Batanghari dan dipimpin oleh Ketua tim terpadu Kesbangpol, Fahrizal SH. Namun dalam rapat tersebut tidak membuahkan hasil untuk penyerahan lahan kepada suku anak dalam pada tgl 6/08/18, tepat pukul 11,30
wib yang dihadiri Kapolres Batanghari, AKBP M. Santoso beserta Danramil Kapten Infantri Darminto.

Kantor Staf Kepresidenan RI, Deputi V telah mengirimkan surat nomor B/22/KSP/ prihal penyelesaian sengketa lahan, dengan suku anak dalam bersama PT Indo Kebun Unggul IKU tertanggal 14 November 2016, sesuai dengan surat nomor B/25/16/D.5/08/2016. Kedua surat tersebut ditujukan untuk Bupati Batanghari Jambi agar penyelesaian lahan segera dilakukan, namun sampai saat ini belum juga terselesaikan.

Suku Anak Dalam Kabupaten Batanghari Jambi mengharapkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negeri Jambi agar mengembalikan hak atas lahan yang dikuasai PT Indo Kebun Ungul IKU.

“Sudah sejak tahun 2007 sampai saat sekarang lahan kami dikuasai PT IKU,” ungkap Radani.

Di waktu yang bersamaan Robiansyah & Rekan sebagai kuasa hukum Suku Anak Dalam berharap agar kasus sengketa lahan yang ada di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi khususnya lahan SAD dapat terselesaikan dan mendapatkan hukum yang tetap dalam kepemilikan.

“Kami (Robiansyah & Rekan-red) berharap agar kasus sengketa lahan klein kami SAD mendapatkan status hukum yang tetap dalam kepemilikan lahan tersebut, oleh karena itu kami Laporkan Gugatan Pencabutan Izin PT IKU ke PTUN Jambi,” ungkap robiansyah.

Sambung robiansyah, “Kita mengupayakan langkah hukum agar permasalahan sengketa lahan ini tidak berlarut-larut tanpa ada kepastian hukum, maka kami melaporkan Gugatan Pencabutan Izin PT IKU ke PTUN Jambi agar hak-hak SAD di kembalikan,” Tandasnya.

Penulis: AJI-IN
Editor: Red