Selamat Tinggal Setya Novanto Ketua Umum Partai Golkar

oleh -196 views
Jakarta, INDIKASINews — Terus dilanda gonjang-ganjing dan penurunan elektabilitas partai membuat Golkar harus bersikap terhadap ketua umumnya, Setya Novanto yang saat ini berstatus tersangka korupsi e-KTP yang merugikan keuangan negara hingga Rp2,3 triliun.
Tim kajian elektabilitas Partai Golkar merekomendasikan Novanto mundur dari jabatannya dan segera menunjuk Pelaksana Tugas (Plt). Rekomendasi tersebut telah diserahkan kepada Novanto oleh Sekretaris Jenderal Golkar Idrus Marham. Tim kajian elektabilitas Golkar dipimpin oleh Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Golkar Yorrys Raweyai. Baik Idrus maupun Yorrys adalah loyalis yang sebelumnya ngotot mempertahankan status Novanto, baik sebagai ketua umum Golkar maupun ketua DPR.
Koordinator Bidang Kepartaian Partai Golkar Kahar Muzakir mengatakan, Partai Golkar akan menunjuk pelaksana tugas ketua umum untuk menggantikan sementara Setya Novanto.
Penunjukan Plt ini dilakukan pada rapat pleno DPP Golkar yang digelar pada Senin (25/9/17). Para pendukung Novanto berharap aktor skandal Papa Minta Saham tersebut mengundurkan diri dengan sukarela.
Yorrys yang dikenal sebagai pendukung kembalinya Novanto ke kursi Ketua DPR setelah mengundurkan diri akibat skandal pencatutan nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meminta sebagian saham PT Freeport Indonesia itu pun meyakini Golkar akan menyusun struktur kepengurusan baru sebelum 20 oktober mendatang.
Yorrys juga memprediksi akan ada Musyawarah Nasional Luar Biasa (munaslub) untuk melengserkan Novanto dari posisi Ketua Umum. Dia pun mengatakan bahwa Golkar telah menyiapkan sejumlah opsi jika Novanto menolak mundur dari kursi Ketua Umum Golkar secara sukarela.
Pendukung Novanto yang lain juga sudah berbalik, seperti Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid yang juga meminta Novanto tahu diri demi kebaikan partai. Akan tetapi, Nurdin masih lebih lunak dengan mengatakan bahwa jika hasil rapat evaluasi total menunjukan kepemimpinan Novanto yang kini berstatus tersangka tak menghambat perjalanan Golkar menghadapi agenda politik ke depan, jabatan ketua umum tak berganti. Namun, bila hasil rapat evaluasi total menunjukan kepemimpinan Novanto membawa sejumlah hambatan dalam menjalani agenda politik ke depan, Nurdin mengatakan Golkar akan melakukan konsolidasi.
Saat ini, Novanto mengaku sedang terbaring sakit komplikasi dan di saat yang sama tengah menjalani proses praperadilan untuk kasus yang menjeratnya.
Status tersangka korupsi e-KTP menjadi beban terberat Novanto. Selain mempraperadilankan KPK, Novanto juga memanfaatkan jabatannya sebagai ketua DPR untuk membekingin dirinya. Melalui surat resmi DPR, Novanto meminta KPK supaya menunda pemeriksaan dirinya sebagai tersangka kasus e KTP.
Atas surat yang ditandatangani Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dan dikirimkan oleh Sekjen DPR RI tersebut, Novanto dikecam banyak pihak. Surat tersebut dinilai menabrak aturan karena Sekjen DPR tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan masalah yang berkaitan dengan seseorang akibat dari persoalan yang dihadapi orang itu dengan lembaga lain. Surat ini secara jelas memberikan keistimewaan kepada Novanto, sebab anggota lain yang terjerat kasus sejenis tidak pernah mendapat surat seperti itu.
Sebelumnya, sesepuh Golkar seperti BJ. Habibie dan Jusuf Kalla juga menyerukan supaya Novanto mundur. Habibie dalam kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar memberikan ultimatum kepada Ketua Umum Partai Golkar itu untuk segera melakukan konsolidasi dan perbaikan partai. Dengan kata lain, Novanto diminta memiliki urat malu supaya melakukan perubahan dan pembaruan pimpinan Golkar.
Sementara itu, Mantan Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla menyarankan Partai Golkar segera menggelar musyawarah nasional untuk memilih ketua umum yang baru. Kalla menyatakan hal tersebut saat Novanto baru berstatus dicekal.
Harusnya KPK berani tahan Novanto
Desakan dari sejumlah pihak supaya KPK menahan Novanto sudah muncul sejak penetapan Novanto sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP pada 17 Juni 2017 setelah dicekal ke luar negeri sejak April. Pada kasus korupsi e-KTP tahun 2011-2012 itu, Novanto diduga menerima jatah fee sebesar 11 persen dari nilai proyek Rp5,9 triliun.
Novanto diduga memiliki peran dalam pembahasan proyek e-KTP, mulai dari perencanan, pembahasan di DPR hingga proses pengadaan barang jasa. Setnov menjalankan aksinya diduga melalui Andi Agustinus Alias Andi Narogong, yang sudah berstatus terdakwa.
Atas perbuatan tersebut, Setnov dijerat pasal 3 atau pasal 2 ayat 1 UU no 31 th 99 tentang Tipikor sebagaimana diubah UU no 20 th 2002 Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana.
Penahanan Novanto perlu dilakukan karena sejumlah alasan. Pertama, untuk menunjukkan bahwa KPK betul-betul serius dan menunjukkan kepada publik bahwa lembaga antirasuah itu tidak ada ketakutan dengan pimpinan lembaga tinggi negara. Kedua, penangkapan Novanto akan mencegah pria yang diduga beberapa kali terlibat dalam kasus korupsi itu bermanuver dengan mempengaruhi berbagai pihak untuk membela kasusnya, terutama anggota DPR dari fraksi Golkar yang lain. Di DPR, Golkar mempunyai sebanyak 91 anggota, belum lagi anggota lain yang menjadi sekutunya. (smr/rn-red)

Loading...