Setya Novanto Politisi yang Paling Licin di Indonesia?

oleh -227 views
Jakarta, INDIKASINews — Semua orang pasti sepakat bahwa Setya Novanto adalah salah satu politisi yang paling licin di Indonesia. Politisi Golkar satu ini benar-benar menunjukkan kelihaiannya dalam bermain catur politik.
PDIP boleh menang pada Pimilu 2014, sekaligus mengantarkan Jokowi menjadi presiden. Akan tetapi, Setya Novanto dkk berhasil mengubah UU demi menguasai parlemen, dengan pengangkatan dirinya sebagai ketua DPR ditemani beberapa koleganya dari Koalisi Merah Putih.
Tak lama menjadi ketua DPR, Setnov tersandung skandal Papa Minta Saham. Bersama miliarder Riza Chalid, dia hendak membagi-bagi saham Freeport. Dalam sebuah rekaman, dia menyebut Jokowi keras kepala dan susah diatur. Wow, dia berusaha mengatur presiden!
Skandal Setnov masih berlanjut karena hadir dalam kampanye Donald Trump. Akibat dua kasus besar yang berdekatan, Setnov jadi bulan-bulanan di media dan menjadi musuh publik. Singkat cerita, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) hendak memberhentikannya dari jabatan ketua DPR. Di menit-menit akhir sebelum keputusan pemberian sanksi, dia mengundurkan diri pada 16 Desember 2015. Kasus pun berhenti dan Setnov tetap menjadi anggota DPR biasa.
Orang kira karir politik Setnov bakal berakhir, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Setnov mengambil langkah-langkah taktis dan pragmatis; dia mendekat ke pemerintah, dalam hal ini Presiden Jokowi, orang yang sebelumnya dicatut namanya untuk mendapatkan keuntungan.
Hasilnya, langkahnya menjadi ketua partai Golkar menggantikan Aburizal Bakrie mulus. Dia resmi mengendalikan partai beringin pada 17 Mei 2016, hanya lima bulan dari skandal yang menghebohkan itu sekaligus menjadi bukti betapa orang Indonesia mudah sekali lupa.
Enam bulan kemudian, dia berhasil menduduki kembali jabatan yang sebelumnya raib, yakni ketua DPR, dengan mendongkel Ade Komaruddin. Secara formal, Ade diberhentikan oleh MKD DPR karena diputus bersalah terkait laporan RUU Pertembakauan. Selain lengser, politisi asal Purwakarta itu pun tidak boleh menjadi pimpinan alat kelengkapan dewan.
Banyak orang mengira karir politik Novanto akan mandeg menyusul status tersangka korupsi e-KTP yang merugikan Negara Rp2,3 triliun. Gara-gara kasus ini, seruan untuk Munaslub Golkar untuk melengserkan dirinya mengemuka. Akan tetapi, nyatanya, status Novanto sebagai tersangka dibatalkan oleh Hakim Hakim Cepi Iskandar. Cepi pada Jumat (29/09/17) mengabulkan gugatan praperadilan yang diajukan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto.
Cepi menyatakan, penetapan tersangka Setya Novanto dalam kasus dugaan korupsi kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tidak sah. KPK pun diminta untuk menghentikan penyidikan terhadap Novanto.
Cepi menilai penetapan tersangka Novanto oleh KPK sudah dilakukan di awal penyidikan. Padahal, seharusnya penetapan tersangka dilakukan di akhir tahap penyidikan suatu perkara. Hal itu harus dilakukan untuk menjaga harkat dan martabat seseorang.
Selain itu, Cepi juga mempermasalahkan alat bukti yang digunakan KPK. Hakim menilai alat bukti yang diajukan berasal dari penyidikan terhadap Irman dan Sugiharto, mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri yang sudah divonis bersalah melakukan korupsi E-KTP. Dia menilai, alat bukti yang sudah digunakan dalam perkara sebelumnya tidak bisa digunakan untuk menangani perkara selanjutnya.
Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP oleh KPK pada 17 Juli 2017 lalu. Ia lalu mengajukan praperadilan ke PN Jakarta Selatan pada 4 September 2017. Gugatan terdaftar dalam nomor 97/Pid.Prap/2017/PN Jak.Sel. Novanto keberatan atas status tersangka dari KPK.
Belum sepenuhnya akan bebas
Meskipun status tersangka dicabut, bukan berarti Novanto bakal bebas. Sebelumnya, Mantan Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin, mengalahkan KPK dalam sidang praperadilan di PN Jaksel pada 12 Mei 2015.
Ilham ditetapkan KPK sebagai tersangka, atas kasus korupsi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar dengan kerugian negara mencapai Rp 38,1 miliar. Ilham kemudian mengajukan gugatan praperadilan ke PN Jaksel. Hakim tunggal, Yuningtyas Upiek Kartikawati, dalam putusannya mengabulkan gugatan praperadilan yang diajukan oleh Ilham. Dia menilai, Ilham berhasil membuktikan KPK telah menetapkannya sebagai tersangka tanpa adanya dua alat bukti yang cukup.
KPK lalu menerbitkan sprindik baru untuk Ilham hingga berhasil membawanya sampai ke pengadilan Tipikor. Di Pengadilan Tipikor, Ilham terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi selama menjabat sebagai Wali Kota Makassar dan divonis 4 tahun bui.
Dari pengalaman di atas, tidak ada masalah bagi KPK untuk menentapkan kembali Novanto sebagai tersangka baru. Akan tetapi, hal ini tentu tidak akan mudah bagi KPK yang saat ini sedang digarap oleh DPR lewat Pansus Hak Angket.
Terhadap Novanto, KPK memang tampak kurang gereget. Pasalnya, meskipun Novanto telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah dipanggil selama selama dua kali untuk diperiksa, dia tetap tidak datang dan KPK masih bersikap pasif dengan tetap membiarkan ketua DPR itu melenggang bebas. Tak ada jemput paksa, apalagi penahanan. Novanto memang terlihat istimewa.
Atas sikapnya terhadap Novanto ini, sebagian orang menilai KPK terlalu takut dengan “kesaktian” Novanto. Apalagi, saat ini dia sedang memenangkan gugatannya, keberanian KPK akan kembali diuji.
Terbaring sakit dalam beberapa hari terakhir, terutama kala proses putusan, Novanto sepertinya bakal segera pulih. Kita akan kembali lagi disuguhi senyum Novanto di depan kamera, sebuah senyum kemenangan sama seperti kemenangan yang sudah-sudah. (smr/rn-red)

Loading...