Sidang Gugatan Bupati Batanghari ke 1, SAD Pertanyakan Legalitas PT IKU

oleh -338 views
Pihak PT IKU dihadapan Hakim Ketua saat memberikan keterangan.

INDIKASINews, Jambi — Sidang terbuka pertama gugatan Suku Anak Dalam SAD Kabupaten Batanghari-Jambi terhadap Bupati Kabupaten Batanghari mulai digelar di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jambi PTUN, (30/01/19) siang diruang sidang PTUN Jambi.

Radani selaku kepala Suku Anak Dalam dan pengugat menggungkapkan “Gugatan dengan nomor 43/G/2018/PTUN/Jambi sebagai tergugat Bupati Kabupaten Batanghari Jambi selaku pejabat Kabupaten yang mengeluarkan izin prinsip untuk perusahaan sawit PT Indo Kebun Ungul (IKU), yang sampai saat ini sangat merugikan masyarakat Suku Anak Dalam,” ungkapnya.

Dalam sidang terbuka pertama dipimpin oleh Hakim Fadholy Hermant, SH, MH bersama Hakim anggota Ade Kurniawan, SH dan Taufik Kurniawan, SH.MH. mempertanyakan legalitas salah satu perwakilan dari perusahaan PT IKU yang mana sebagai karyawan untuk menjukan tanda pengenal perusahaan, kehadapan hakim namun tidak bisa menunjukan identitas tersebut.

Berita terkait: Penyerobotan Lahan, SAD Gugat Bupati Batang Hari-Jambi di PTUN

Lantaran tidak bisa menunjukan legalitas sebagai perwakilan dari pihak PT Indo Kebun Unggul hakim masih memberikan kesempatan kepada salah satu peserta sidang tergugat dari pihak PT IKU untuk mengikuti persidangan. Namun untuk sidang pekan depan harus menunjukkan kartu indentitas dan surat keterangan perwakilan dari perusahaan PT IKU itu sendiri.

Di ruang sidang pun Hakim Ketua PTUN Jambi Hakim Fadholy Hermant, SH, MH. mempertanyakan kepada warga Sialang Punguk “Apakah warga mengenal siapa orang ini, yang mengaku dari, PT IKU?,”. ungkap hakim.

Para masyarakat SAD pun langsung menjawab “tidak mengenal tentang orang tersebut yang mulia” sambil berteriak dengan wajah penuh.

Legalitas perusahaan dan karyawan PT IKU mulai membawa kecuriga masyarakat SAD, dikarnakan tidak jelasnya indentitas karyawan dari PT IKU itu sendiri, bahkan Legalitas Perusahaan yang ditunjukkan dihadapan Hakim ketua dalam persidangan gugatan pencabutan izin prinsip perusahaan PT IKU.

Masyarakat melalui kepala suku SAD sialang punguk mengharapkan kepada Hakim ketua PTUN Jambi untuk segera membatalkan izin prinsip yang dikeluarkan Bupati Kabupaten Batanghari Jambi, karena izin prinsip tersebut sangatlah merugikan Suku Anak Dalam (SAD).

“Kami atas nama masyarakat SAD Sialang Punguk memohon dan berharap kepada Hakim ketua PTUN Jambi agar membatalkan izin prinsip yang dikeluarkan oleh Bupati Kaabupaten Bataghari dikarnakan kami sebagai masyarakat SAD sangatlah dirugikan terutama dalam Hak kami atas lahan tersebut,” harap radani dkk.

Kegembiraan masyarakat SAD Batanghari Jambi mulai nampak dari raut wajah yang senang mengikuti persidangan, agar Hakim bisa memutuskan dan membatalkan izin prinsip yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Bupati Kabupaten Batanghari Jambi, dan PT IKU tidak lagi menguasai lahan milik masyarakat SAD.

“Kami senang mengikuti sidang terbuka pertama ini di PTUN Jambi semoga PTUN Jambi bisa memutuskan pembatalan izin prinsip yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Batanghari untuk PT IKU,” tandas radani.

Penulis: AJI-IN
Editor: Red