Sidang Perkara Pemalsuan Surat Tanah di Kedoya Selatan: Jaksa Hadirkan Ketua RT dan RW

oleh
150 views

INDIKASINews, Jakarta — Sidang perkara dugaan surat tanah palsu dan keterangan palsu pada akta autentik dengan terdakwa Muljono Tedjokusumo, kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat, Rabu (21/11/18).

Berita terkait: Sidang Perkara Dugaan Surat Tanah Palsu di Kedoya Selatan Memasuki Tahap Keterangan Saksi

Kali ini Jaksa Penuntut Umum (JPU) Okta SH menghadirkan dua saksi yang berperan munculnya sertifikat tanah atas nama terdakwa Muljono Tedjokusumo.

Kedua saksi yakni Ketua RW 5 dan Ketua RT 11 Kelurahan Kedoya Selatan, Jakarta Barat Sumardi R dan Amsir. Keduanya terkesan plin plan dalam memberikan keterangan dihadapan majelis hakim yang diketuai Steery Marleine.

“Saya tidak tahu adanya pengukuran tanah dari BPN (Badan Pertanahan Nasional-red). Tanah itu beberapa tahun lalu sudah dipagar seng,” ujar Amsir, Ketua RT 11 ketika hakim bertanya selaku ketua RT apakah dikordinasikan oleh pihak BPN ketika pengukuran tanah dilakukan sesuai permohonan pihak terdakwa.

Saksi Amsir lebih banyak tidak mengetahui prihal tanah sengketa itu, meski dia tinggal didekat lokasi, dia berdalih karena sehari-hari bekerja di daerah lain.

Hanya saja Amsir mengakui sekitar dua tahun lalu, tanah tersebut telah memiliki PBB (Pajak Bumi Bangunan) atas nama terdakwa. Sebelumnya tanah tidak memiliki PBB. Hal itu diketahui karena setiap tahun pihak kelurahan menyerahkan PBB warga kepada RT untuk kemudian dibagikan ke pemilik.

Pada kesempatan yang sama saksi Sumardi juga tidak banyak mengetahui prihal itu, meski dirinya sudah menjabat Ketua RW sejak tahun 1996 hingga saat ini.

Dia menegaskan sebelumnya tidak mengetahui tanah itu sengketa, baru diketahui setelah Bareskrim Mabes Polri memanggil dirinya dan dilakukan pemeriksaan.

“Ada yang saya tandatangani ada juga tidak,” ujar Sumardi ketika JPU memperlihatkan dokumen pengurusan sertifikat tanah oleh terdakwa dihadapan majelis hakim.

Dokumen yang ditandatangangi saksi diduga cikal bakal terbitnya sertifikat tanah atas nama terdakwa oleh BPN. Saksi Sumardi berdalih ketika menerima Joko, seorang suruhan terdakwa yang mengurus kelengkapan syarat sertifikat menyatakan tidak ada masalah.

Muljono Tedjokusumo didakwa melanggar Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 264 Ayat (2) dan jo Pasal 266 Ayat (2) KUHP.

Seperti diketahui tertuang Laporan Polisi nomor LP 261/III/2016/Bareskrim Tgl 14 Maret 2016 dan LP 918/IX/2016/Bareskrim tanggal 7 September 2016. Muljono dilaporkan oleh H. Muhadih, Abdurahman, dan ahli waris Baneng.

Penulis: ZZ-HT
Editor: Red