Suku Anak Dalam Batanghari Minta Keadilan

oleh -88 views

Jambi, indikasinews.com – Suku Anak Dalam (SAD) asal Kabupaten Batanghari menduduki Kantor Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN) Jambi di kawasan Kotabaru, Kota Jambi, Rabu (20/2).

Gugatan yang dilayangkan masyarakat SAD melawan Syahirsyah sebagai Bupati Batanghari selaku tergugat I, tergugat II Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman, dan tergugat III BPN Batanghari. Diduga lahan mereka dirampas oleh PT. Indo Kebun Unggul (IKU) seluas 2.053 hektar. Proses gugatan sejak Desember lalu kini bergulir pada persidangan ke tujuh.

Radani selaku penggugat bersama 23 orang lain nya, atas dasar dari Surat Kepala Daerah Tingkat II Batanghari nomor 050/608/Bappeda tertanggal 30 Desember 1995 tentang izin prinsip usaha perkebunan kelapa sawit pola kemitraan.

Adapun gugatannya tentang Surat Menteri Pertanian RI Nomor HK.350/E5.654/08.96 tanggal 23 Agustus 1996 yang ditunjukan kepada Direktur Utama PT Indo Kebun Unggul perihal persetujuan prinsip usaha perkebunan kelapa sawit, Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Batanghari Nomor 98/BPN/XII/1996 tanggal 31 Desember 1996 tentang pemberian izin lokasi untuk keperluan perkebunan PT itu, dan Sertifikat HGU Nomor 127 Desa Muara Singoan 16 Agustus 2017 dengan Surat Ukur Nomor
127/Batanghari/2017 tanggal 3 Agustus 2017 atas nama pemegang hak PT IKU.

“Bahwa penggugat adalah selaku pemilik sah atas tanah dengan total keseluruhan seluas 2053 hektar yang terletak di Sialang Puguk Desa Muara Siangoan, Muara Bulian, Kabupaten Batanghari,” ungkap Radani

Menurutnya, masyarakat memperoleh tanah dari peninggalan warisan orang tua para penggugat dengan cara tebang tebas sejak zaman kolonial Belanda tempo dulu, berdasarkan dalam peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 2 ayat 2 bahwa Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

“Dibuktikan dengan akta maupun data otentik surat kepemilikan dari kepala desa setempat. Masyarakat Suku Anak Dalam tidak pernah menjual atau mengalihkan kepada perusahaan PT IKU atau pihak la

Perampasan ini bermula dari tahun 1995 PT IKU telah mendapatkan rekomendasi izin prinsip dari bupati setempat, Kementerian, dan BPN, untuk mengelola lahan dijadikan kebun kelapa sawit seluar 157 hektar.

pada tahun 1997 sebanyak 23 orang suku anak dalam dari 4 desa mendapatkan tawaran untuk menjadikan lahan dan mereka menyerahkan tanah miliknya ke KUD Sinar Tani yang berkerja sama dengan PT itu untuk dijadikan kebun kelapa sawit dengan cara kemitraan yang nantinya akan menerima keuntungan 70 persen dari lahan, dan 30 persen diserahkan ke PT IKU untuk infrastruktur.

“Tawaran tersebut dipenuhi oleh masyarakat SAD. Namun setelahnya dari 1.600 hektar lahan yang kami serahkan, faktanya izin yang dikeluarkan sebanyak 2.053 hektar. Setelah kami menyerahkan tanah kepada KUD dan PT IKU, kami sudah tidak diberikan kompensasi atau keuntungan seperti yang disepakati. Sekarang mereka telah menguasai tanah milik kami,” katanya.

Hingga sampai hari ini, masyarakat SAD tidak dapat menguasai tanah miliknya. Berdasarkan izin-izin tersebut mereka sama sekali tidak pernah melakukan pelepasan kepemilikan tanah kepada PT IKU.

“Anehnya, izin-izin yang dikeluarkan para tergugat bahwa PT IKU telah mendapatkan sertifikat HGU nomor 127 atas nama PT IKU, padahal kami selaku penggugat tidak pernah melakukan pelepasan hak tanah kepemilikan,” kata seorang SAD, Radani.

Radani selaku kepala suku anak dalam pernah melaporkan kepada Deputi 5 staf kepresidenan di istana, namun sampai sekarang belum ada tindakan yang memuaskan suku anak dalam batang hari Jambi. (aji)