Terkait Pemberitan Program TMMD, Oknum TNI Intervensi Jurnalis

oleh -620 views
Doc Istimewa

INDIKASINews, Probolinggo – Wintono salah satu jurnalis media online indikasinews.com merasa waswas lantaran mendapatkan dugaan intervensi via pesan singkat di whatsapp yang dilakukan oleh oknum anggota TNI berinisial SM yang berdinas di kabupaten probolinggo jawa timur, terkait pemberitaan yang berjudul “Diduga Korupsi, Warga Wedusan Kecamatan Tiris- Probolinggo Keluhkan Program TMMD”. (25/5/18).

Mintono mengungkapkan terkait pemberitaan tersebut dirinya langsung turun langsung ke area proyek tersebut dan menanyakan kepada narasumber tentang tanggapannya terkait pekerjaan proyek tersebut.

“Saya (Mintono-red) turun langsung ke area pekerjaan tersebut, dan menayakan kepada narasumber terkait pekerjaan proyek itu,” Ujarnya.

Lanjut mintono, “Adapun tulisan pemberitaan tersebut yang saya buat jelas adanya dan mendasar, mulai dari dokumentasi (foto) sampai rekaman narasumber yang berdurasi 45 menit tentang keluhannya terhadap pekerjaan proyek tersebut,” Katanya.

Baca: Diduga Korupsi, Warga Wedusan Kecamatan Tiris- Probolinggo Keluhkan Program TMMD

Terkait adanya dugaan oknum TNI intervensi jurnalis, Robiansyah sebagai pemimpin redaksi (Pemred) indikasinews.com angkat bicara, “Kalau ada kekeliruan terkait pemberitaan anggota saya seharusnya oknum TNI tersebut bicarakan dong!, jangan ada dugaan intervensi terhadap jurnalis saya,”. Kata Robi

“Seharusnya oknum TNI harus paham betul tentang kode etik jurnalis, yang mana setiap pemberitaan ada mekanismenya seperti Ralat, Koreksi, Revisi, dan Hak Jawab, jadi kita sebagai perusahaan pers juga bisa lakukan Ralat judul, Revisi informasi, Revisi isi artikel, Ralat atribusi/ nama dan Hak jawab atau mekanisme via Dewan Pers, dan yang kami sayangkan lagi terkait pemberitaan tersebut ada beberapa oknum yang berkomentar di web kami bahwa pemberitaan tersebut ‘hoax’,” Tegasnya.

Dalam menjalankan profesi seorang jurnalis dilindunggi UU Pers No 40 Tahun 1999 dan bagi setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi kerja pers, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda sebanyak Rp 500 juta sesuai disebutkan pasal 18 ayat (1) UU Pers.

Penulis: OB-IN
Editor: Red

Loading...