INDIKASINews, Jakarta — Tiga politisi dari partai besar, yakni PKS, Gerindra, dan Partai Demokat, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuktikan keterlibatan nama-nama yang disebutkan oleh terdakwa kasus korupsi e-KTP, Setya Novanto (Setnov), dalam persidangan pada Kamis (22/3) lalu.
“KPK jangan piih kasih, semua nama yang disebut harus dibuktikan. Harus diungkap baik itu parpol pendukung pemerintah atau oposisi,” kata Ketua Departemen Politik DPP PKS Pipin Sopian kepada wartawan usai mengisi diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (24/3).
Sementara itu, terkait dengan pernyataan Presiden Joko Widodo yang mempersilakan penegakan terhadap Puan Maharani dan Pramono Anung, Pipin mengingatkan agar jangan sampai ada intervensi di balik hal ini. Kondisi semacam ini, dia mengatakan, pernah terjadi di pemerintahan sebelumnya.
Baca: ‘Kicauan Merdu’ Setnov di Pengadilan Tipikor Jakarta
“Dulu, KPK bergerak dan tegas kepada partai penguasa, tetapi di belakangnya ada ancaman kepada komisioner KPK. Kami ingin KPK tetap ada. Jangan ada wacana membubarkan KPK,” tegas Pipin.
Ketua Bidang Hukum DPP Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan keterangan Setnov dalam sidang lanjutan dugaan kasus korupsi e-KTP tidak bisa diabaikan. Menurutnya, meski keterangan Setnov mengutip pernyataan orang lain, tetapi dia jelas menyebutkan pihak-pihak yang diduga menerima aliran dana korupsi tersebut.
“Kalau ada yang menyebut keterangan itu hanya berdasarkan ‘katanya-katanya’, saya pikir itu pihak yang membaca undang-undang zaman old (zaman dulu),” ujar Habiburokhman dalam diskusi bertajuk `Nyanyian Ngeri Setnov` di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (24/3).
Hukum Tumpul
Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Roy Suryo meminta agar KPK untuk menindaklanjuti pengakuan mantan ketua umum Partai Golkar tersebut. Sehingga, hukum atau pemberantasan korupsi tidak tampak tumpul ke atas.
