Jakarta, INDIKASI News — Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) Suharso Monoarfa, mengatakan, pemerintah menolak merevisi penetapan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah dan beras.
Alasannya, harga beras di Indonesia termasuk tinggi mencapai Rp 7.000 per kilogram (kg) dibandingkan harga dunia.
“Harga beras di Thailand misalnya sebesar Rp 5.500 per kg dan harga beras Vietnam berkisar antara Rp 4.000 per kg,” katanya, Jumat (27/3/15).
Oleh karenanya, terang Suharso pemerintah menolak merevisi penetapan HPP, sebab harga HPP beras dan gabah di Indonesia sudah tertinggi di dunia.
Selain itu, harga beras dunia yang cenderung turun karena stok pangan terbilang aman, di Indonesia harga beras justru menunjukkan tren kenaikan.
“Pada hari ini misalnya, harga beras berdasarkan pantauan harga Kementerian Perdagangan mencapai Rp 10.110,” ungkapnya.
Mengingat tidak adanya revisi HPP, terang Suharso pemerintah saat ini tengah menyusun kebijakan untuk menjaga nilai tukar petani stabil. Sebab, nilai tukar petani naik turun.
Dijelaskan Suharso, kebijakan yang tengah disusun itu aadalah bantuan soal pasca produksi mulai dari pasca panen, penyimpanan. Sayang, Monoarfa belum dapat menjelaskan lebih rinci kebijakan tersebut.
Instruksi Presiden (Inpres) No 5 Tahun 2015 telah menetapkan kenaikan HPP gabah dan beras berkisar 10 persen.
Namun besaran kenaikan HPP tersebut dirasa tidak mampu memenuhi kebutuhan petani untuk dapat hidup secara layak. Petani mengeluh, masih ada kesenjangan antara biaya pengeluaran produksi dan pendapatan rumah tangga petani. (sht)
Loading...
