Yusril: Jokowi Belajarlah dari Soeharto, Baca Dahulu Dengan Seksama

Jakarta, INDIKASI News — Entah apa yang ada di benak Presiden Joko Widodo. Kebijakan Jokowi soal kenaikan tunjangan uang muka pembelian kendaraan untuk pejabat din luar akal sehat. Pasalnya, Pepres mengenai kenaikan tunjangan itu ditandatangani Jokowi. 

Namun, Jokowi sendiri yang protes ada kenaikan itu. Kenaikan tunjangan uang muka pembelian kendaraan ini diatur dalam Perpres Nomor 39/15 yang ditandatangani Jokowi pada 20 Maret 2015. 

Perpres langsung menimbulkan kritikan karena ada kenaikan yang hampir dua kali lipat untuk tunjangan uang muka pembelian kendaraan untuk pejabat negara. Dalam Perpres tunjangan itu hanya sebesar Rp 116.650.000, dalam Perpres baru nilainya naik menjadi Rp 210.890.000. 

Tertibnya Perpres ini banyak menulai kritikan. Pasalnya, dalam kondisi masyarakat yang sulit rasanya tidak adil pemerintah mendapat tunjangan pembelian mobil baru yang jumlahnya sangat besar. 

Sikap Jokowi yang menyalahkan Menteri Keuangan terkait terbitnya peraturan presiden tentang kenaikan tunjangan uang muka kendaraan bagi pejabat negara dipertanyakan. Presiden seharusnya bertanggung jawab penuh dengan perpres yang ditandanganinya. 

Jokowi berkelit tidak mencermati satu per satu usulan peraturan yang harus ditandatanganinya, termasuk soal lolosnya anggaran kenaikan uang muka pembelian mobil untuk pejabat negara. 

Menurut dia, Kementerian Keuangan seharusnya bisa menyeleksi soal baik dan buruknya sebuah kebijakan. 

“Tidak semua hal itu saya ketahui 100 persen. Artinya, hal-hal seperti itu harusnya di kementerian. Kementerian men-screening apakah itu akan berakibat baik atau tidak baik untuk negara ini,” ujar Jokowi saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Minggu (5/4/15). 

Sikap lepas tangan Jokowi mendapat kritikan mantan Menkumham Yusril Ihza Mahendra. Yusril membandingkan dengan Presiden RI kedua yakni Soeharto. Dulu, kata Yusril–yang juga menjabat mantan Mensesneg itu—Pak Harto selalu membaca dengan seksama semua yang mau ditandatangani. 

Dijelaskannya, setiap naskah yang mau ditandatangani, ada memorandum mensesneg yang menerangkan secara ringkas latar belakang naskah tersebut. Berikut twit Yusril yang ditulisnya lewat akun twitter pribadinya @Yusrilihza_Mhd, Senin (6/4). 

1. Pak Harto dulu semua yg beliau mau tandatangani beliau baca dulu dengan seksama 

2. Tiap naskah yg mau ditandatangani itu kan ada memorandum mensesneg yg
menerangkan secara ringkas latar belakang naskah tsb 

3. Kalau ada hal yg tidak jelas bagi Pak Harto maka orang pertama yg ditanya beliau
adalah mensesneg moerdiono atau saadillah mursyid 

4. Bahkan kadang2 Pak Harto langsung tanya saya kalau itu menyangkut pidato atau
surat yg akan ditandatangani 

5. Semua naskah yg dikirim ke rumah pak Harto sore2 besoknya sdh dikembalikan ke
sekneg via ajudan. Yg mau ditandatangan sdh ditandatangan 

6. Yg belum ditandatangan ada catatan atau disposisi pak harto yg perlu segera
ditindaklanjuti mensesneg 

7. Dari disposisi itu kita tahu bahwa pak harto memang membaca semua naskah yg
disampaikan ke beliau seblm ditandatangani 

8. Bahkan laporan intelejen yg tiap hari masuk, semua dibaca pak Harto. Ada
coretan2 pd laporan itu dan ada pertanyaan serta komentar beliau 

9. Pidato terakhir pak harto tgl 21 Mei 1998 pun pak Harto panggil saya ke kamarnya
dan bertanya tentang sesuatu sblm beliau bacakan 

10. Pak Harto sangat teliti, hati2 & tidak segan bertanya. Saya waktu itu disebut
pak moerdiono “anak kecil”. Tapi pak Harto tak segan nanya 

11. Pak Jokowi juga harusnya cermat, hati2 dan tidak segan2 bertanya agar tdk salah
teken naskah. Kalau salah teken bisa repot Pak… 

12. Demikian twt saya. Yang mau bully silahkan. Yang mau retwt dan kutip silahkan
juga hehe. Salam. (hanter)